REPUBLIKA.CO.ID, SUKABUMI -- Calon presiden 01 Joko Widodo meminta para ulama untuk meluruskan berita hoaks dan fitnah yang menimpanya. Jokowi menilai berita tersebut meresahkan masyarakat dan sekarang harus dijawab serta dilawan.
"Sekarang di bawah banyak isu miring hoaks atau kabar bohong, kabar fitnah banyak sekali hati-hati,’’ ujar Jokowi dalam orasi politinya di kampanye akbar di Gedung Pusbangdai, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Kamis (11/4). Ia meminta berita hoaks dan fitnah ini dapat diluruskan terutama oleh para ulama.
Upaya ini diperlukan karena isu tersebut telah meresahkan masyarakat. Fitnah yang pertama terkait jika Jokowi-Ma’ruf Amin menang maka azan akan dilarang. Berita itu bohong dan fitnah sehingga harus dilurukan karena tidak mungkin dilakukan sebab cawapres 01 adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Selain itu kata Jokowi mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim dan tidak mungkin dilakukan oleh capres manapun. Ketiga kalau Jokowi-Ma’ruf Amin menang zina dan perkawinan sejenis diperbolehkan, hal ini juga fitnah keji yang murahan.
"Saya sebetulnya selama 4,5 tahun diam ketika difitnah, dihina, dan dimaki,’’ ujar Jokowi. Namun dalam hati Jokowi hanya bisa bersabar. Kini fitnah tersebut harus dijawab karena menyangkut pribadi.
Misalnya terkait presiden Jokowi PKI. "Padahal saya lahir 1961 dan PKI dibubarkan 1965, sehingga umur saya baru 4 tahun," katanya. Karena Jokowi menegaskan, berita itu adalah kebohongan atau hoaks sehingga harus diluruskan.
Terakhir isu tenaga kerja asing (TKA). Di mana TKA di Indonesia hanya sekitar 0,03 persen atau 80 ribu orang. Sementara penduduk Indonesia sebanyak 269 juta.
Jumlah ini jauh lebih kecil bila dibandingkan dengan negara lain misalnya Uni Emirat Arab yang menggunakan TKA sebanyak 80 persen dan Arab Saudi 33 persen. Intinya tidak ada TKA di Indonesia yang berjumlah jutaan orang seperti yang diisukan yang ada hanya 80 ribu.
"Fitnah sangat meresahkan dan harus diluruskan dan berani melawan," ujar Jokowi. Ia berharap peran ulama dalam meluruskan hal tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika