REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Ilham Saputra, mengatakan pihaknya sedang menyelidiki kronologi temuan surat suara tercoblos di Malaysia. KPU pun akan mempelajari terlebih dulu rekomendasi Bawaslu terkait penghentian sementara pemungutan surat suara di Malaysia .
"Masih kami konfirmasi dengan Pokja Pemilu Luar Negeri (PPLN) bagaimana kejadiannya, kenapa bisa terjadi demikian," ujar Ilham ketika dihubungi, Kamis (11/4).
Ilham mengungkapkan, saat ini pihaknya belum mendapatkan rekomendasi dari Bawaslu setelah ada informasi temuan ini. Jika nanti ada rekomendasi soal penghentian sementara proses pemungutan suara, KPU akan mempelajari dulu.
"Sekarang belum ada. Nanti kami nanti akan mempelajari dulu," tegas Ilham.
Sementara itu, berdasarkan jadwal resmi dari KPU, pemungutan suara di Malaysia menggunakan sistem TPS Luar Negeri (TPS LN) dilakukan di empat kota, yakni Kinabalu, Kuching, Penang dan Tawau. Seluruhnya dilakukan pada Ahad (14/4) mendatang.
Sebelumnya, beredar video tentang penggerebekan lokasi tempat penyeludupan surat suara pos di sebuah ruko di kawasan Bangi, Selangor, Malaysia. Dalam video tersebut, disebutkan bahwa surat suara pilpres sudah tercoblos.
"Barang-barang sudah dicoblos di Malaysia Selangor. Sudah dicoblos 01, Partai Nasdem Nomor 5, calegnya Nomor urut 3 namanya Ahmad. Kami harap KPU Indonesia membatalkan semua urusan tentang DPL Malaysia dari hari ini sampai tanggal 14 (April). Kalau tidak kami akan duduki KBRI," ujar seorang pria dalam video tersebut sambil memperlihatkan surat suara yang sudah tercoblos.
Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Fritz Edward Siregar, mengatakan pihaknya akan meminta proses pemungutan suara Pemilu 2019 di Malaysia dihentikan. Pasalnya, Bawaslu menemukan kecurangan berupa adanya penyelundupan surat suara dan surat suara yang telah tercoblos.
Menurut Fritz, temuan boks berisi surat suara dan surat suara yang tercoblos di Malaysia benar dan bukan informasi hoaks. "Benar (temuan itu). Panwaslu Kuala Lumpur sebagai penemu dan kami well informed. Kami meminta KPU melakukan evaluasi kinerja. Sebab terbukti PPLN tidak melaksanakan tugas dengan benar," ujar Fritz ketika dikonfirmasi wartawan, Kamis.
Dia melanjutkan, Bawaslu telah membuat rekomendasi soal kinerja PPLN yang diragukan. "Kami akan meminta KPU menghentikan pemungutan suara di Seluruh Malaysia untuk sementara," tegas Fritz.
Penghentian sementara ini dilakukan sampai duduk perkara dari temuan tersebut jelas. Sebab, menurut dia ada kegiatan yang terstruktur masif dan sistematis (TSM) yang mengarah kepada bentuk kecurangan pemilu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika