Kamis 11 Apr 2019 16:05 WIB

Hashim Datangi Bawaslu Minta Kasus Bowo Sidik Diusut

Bawaslu diminta mengusut dugaan 'serangan fajar' di Pemilu 2019.

Rep: Febrianto Adi Saputro/ Red: Andri Saubani

Foto: Antara/Reno Esnir

Direktur Komunikasi dan Media Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Hashim Sujono Djojohadikusumo (tengah).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga mendatangi Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di Jakarta, Kamis (11/4). Direktur Komunikasi dan Media BPN Hashim Djojohadikusumo menjelaskan bahwa kedatangan BPN kali ini adalah meminta Bawaslu untuk menindaklanjuti terkait adanya dugaan keterlibatan sejumlah pihak pada kasus dugaan 'serangan fajar' Pemilu 2019 yang melibatkan caleg Partai Golkar, Bowo Sidik Pangarso.

"Kami minta ditindaklanjuti kasus korupsi dari caleg tertentu yang saya sebut Bowo Sidik karena tertangkap 400 ribu amplop yang isinya 20-50 ribu (rupiah). Yang bersangkutan juga sebut beberapa petinggi, Pak Nusron Wahid juga disebut dan lain-lain. Saya kira ini jadi penting bagi masyarakat," ujar Hashim di Bawaslu.

Baca Juga

Adik kandung calon presiden (capres) nomor urut 02 Prabowo Subianto itu juga mengaku senang lantaran Bawaslu akan langsung menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menindaklanjuti hal tersebut. Sementara itu Anggota Direktorat Advokasi dan Hukum BPN Prabowo-Sandiaga Habiburokhman juga meminta kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu untuk proaktif menuntaskan dan menelusuri hal tersebut hingga tuntas.

"Kalau terjadi sistematis, maka bisa pada akibat pengguguran paslon atau peserta pemilu. Jadi bukan hal sederhana karena ada amplop dan pernyataannya," ucapnya.

Anggota BPN lainnya, Ahmad Riza Patria menyayangkan masih gencarnya fenomena politik uang di era reformasi saat ini belum berhenti. Bahkan jumlah besaran uang yang ditemukan dinilai cukup besar.

"Betapa besarnya cost politik caleg bangsa ini. Bagaimana nggak rusak bangsa kita kalau satu caleg saja untuk menang harus siapkan Rp 8 miliar minimal," ungkapnya.

Sebelumnya, usai menyebut Nusron Wahid, pihak Bowo Sidik kembali menyebut salah satu nama menteri yang diduga terlibat menyiapkan amplop 'serangan fajar'. Pengacara Bowo, Saut Edward Rajaguguk menyebutkan sumber uang yang berada dalam amplop untuk digunakan Bowo Sidik Pangarso untuk 'serangan fajar' pada Pemilu 2019 berasal dari salah satu menteri di Kabinet Kerja.

"Sumber uang yang memenuhi Rp 8 miliar yang ada di amplop tersebut sudah dari salah satu menteri di kabinet ini," ujar Edward usai menemani Bowo yang diperiksa di Gedung KPK, Jakarta, Rabu.