REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas menandatangani Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/ MoU) dengan International Food Policy Research Institute (IFPRI) atasi isu kemiskinan, iklim hingga keberlanjutan sumber daya alam (SDA). Penandatanganan dilakukan di Washington, Amerika, Jumat (12/4) waktu setempat.
Kerjasama ini fokus pada peningkatan kapasitas aplikasi Computable General Equilibrium (CGE) dan model Dynamic-Economy-Wide for Indonesia (DEWI). Menteri PPN/ Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, untuk jangka menengah dan panjang, kerja sama ini dapat diperluas menjadi berbagai poin.
"Dari isu kemiskinan, perubahan iklim, efisiensi pasar di bidang pertanian, dan keberlanjutan SDA," tuturnya dalam rilis yang diterima Republika, Sabtu (13/4).
Beberapa poin yang tertuang dalam MoU tersebut adalah meningkatkan komitmen perumusan kebijakan analisis pertanian dan ketahanan pangan dengan menggunakan pendekatan analitis berbasis empiris, analisis produktivitas pertanian regional dan investasi pertanian potensial. Selain itu, mengenai model pemberdayaan ekonomi dan sosial di sektor pertanian.
Mekanisme evaluasi dan peningkatan perencanaan pembangunan di sektor pertanian juga turut dibahas. Poin terakhir, berbagi pengetahuan dan peningkatan kapasitas SDM di sektor pertanian oleh kedua belah pihak.
Terdapat empat peran strategis IFPRI bagi Kementerian PPN/Bappenas. Pertama, IFPRI dapat mengembangkan program-program regional dan nasional yang dapat diarahkan untuk kepentingan Pemerintah Indonesia. Kedua, IFPRI memiliki kapasitas untuk melaksanakan pekerjaan analitis dan perumusan kebijakan untuk pembangunan yang dipandu oleh negara.
Ketiga, IFPRI membangun komitmen yang kuat untuk meningkatkan kerja sama pembangunan, komunikasi riset, pengembangan kapasitas, data, model, dan alat yang dapat disesuaikan dan digunakan oleh Kementerian PPN/ Bappenas. Keempat, IFPRI telah mengembangkan model khusus yang disebut DEWI.
Di Indonesia, aktivitas IFPRI saat ini terdiri dari dua lingkup, yaitu Pro-poor High Prevalence of Avian Influenza (HPAI) Risk Reduction Strategies dan Investment Requirements to Achieve Food Security in Asia and The Pacific in 2030. Strategi pengurangan resiko HPAI didukung dan didanai oleh DFID, dan dilakukan di Asia dan Afrika mencakup Indonesia, Ghana, Ethiopia, Kenya, dan Nigeria.
Sementara, untuk persyaratan investasi untuk mencapai keamanan pangan di Asia Pasifik di 2030 dikoordinasikan dengan Kementerian PPN/Bappenas dan merupakan bagian dukungan teknis penelitian ADB di Asia Pasifik.
Bambang menjelaskan, IFPRI juga telah mengembangkan dan menerapkan model/alat tersebut yang dapat dirancang dan digunakan lebih lanjut untuk kondisi dan kepentingan Indonesia. Misalnya, Global Hunger Index (GHI), International Model for Policy Analysis of Agricultural Commodities and Trade (IMPACT) Model dan Biofortification Priority Index (BPI).
"Ada juga AgriTech Toolbox dengan menggunakan teknologi pertanian untuk meningkatkan produktivitas dan ketahanan pangan berkelanjutan, serta Food Security Media Analysis (FOMA)," katanya.
International Food Policy Research Institute (IFPRI) merupakan lembaga penelitian di bawah koordinasi Consultative Group on International Agricultural Research (CGIAR) yang didirikan sejak 1975. IFPRI menyediakan analisis kebijakan berbasis penelitian yang memberikan solusi untuk masalah kemiskinan, kelaparan, dan gizi. Kegiatan IFPRI telah dilakukan di sekitar 50 negara.
IFPRI menjadi platform yang tepat bagi kerjasama global di bidang pangan dan pertanian. Lima bidang utama IFPRI adalah meningkatkan pasokan pangan tahan iklim dan berkelanjutan, mempromosikan makanan sehat dan nutrisi, membangun pasar yang inklusif dan efisien, sistem perdagangan, dan industri makanan, mentransformasi ekonomi pertanian dan pedesaan, serta memperkuat lembaga dan pemerintahan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika