REPUBLIKA.CO.ID, RAMALLAH— Presiden Palestina Mahmoud Abbas menyatakan penerimaannya terhadap pemerintahan baru pimpinan Partai Fatah yang selama ini bersekutu. Struktur pemerintahan ini terdiri dari 22 menteri yang dipimpin Perdana Menteri Mohammad Shtayyeh. Abbas yang mengepalai otoritas Palestina di Ramallah dan Tepi Barat, menerima sumpah jabatan pada Sabtu (13/4) kemarin. 

Dalam pemerintahan baru itu, lima menteri dari pemerintahan sebelumnya tetap bertahan, seperti Menteri Luar Negeri Riyad al-Malki, Menteri Keuangan Shukri Bishara, Menteri Informasi Nabil Abu Rudeineh, Menteri Pariwisata Rola Maayaa, dan Wakil Perdana Menteri Ziad Abu Amr. Sementara 17 menteri lainnya adalah pendatang baru. Posisi menteri dalam negeri dan menteri urusan agama sengaja dikosongkan dan dipegang langsung Shtayyeh.

Seperti yang dikutip dari Aljazeera, Ahad (14/3), hanya tiga menteri wanita yang terpilih dalam pemerintahan baru, serupa dengan susunan kabinet pemerintahan sebelumnya. Pemerintah baru Palestina ini, sejatinya telah terbentuk pada Januari lalu, setelah perdana  menteri sebelumnya, Rami Hamdallah mengundurkan diri. 

Terbentuknya pemerintahan baru menandai berakhirnya upaya rekonsiliasi antara Fatah dan Hamas. Keputusan Abbas untuk menerima pemerintah baru juga memunculkan protes dari Hamas, dan faksi lain di luar Fatah dan PLO. Mengingat selama ini mereka melakukan pemboikotan pemerintahan baru, dan menganggap pemerintahan pimpinan Shtayyeh itu akan meningkatkan perpecahan Palestina.