REPUBLIKA.CO.ID, TANGERAN SELATAN -- Wakil Presiden Jusuf Kalla menekankan, revolusi industri keempat berbasis teknologi digital tidak boleh mengesampingkan faktor penyerapan tenaga kerja. Jumlah penduduk Indonesia yang besar harus diserap dan dimanfaatkan dalam proses industrialisasi dalam negeri.
"Untuk menghadapi teknologi yang ada, selain bisa mengelola tapi juga harus kita manfaatkan penduduk yang besar untuk melanjutkan upaya (industrialisasi) ini," kata JK saat membuka Indonesia Indusrial Summit 2019 di ICE BSD, Tangerang Selatan, Senin (15/4).
JK menegaskan, kemajuan teknologi yang mulai menyentuh sektor industri tidak bisa dihindari dan ditolak. Sebaliknya, berbagai kemajuan yang ada harus diadaptasi oleh seluruh pelaku indusri di setiap sektor.
Meski komputerisasi sarat akan pengurangan tenaga kerja karena seluruhnya dikerjakan oleh mesin, JK meyakini pekerjaan fisik yang dilakukan langsung oleh manusia masih dibutuhkan. "Kita tetap membutuhkan manusia sebagai inti dari perkembangan ini," tuturnya.
Ia menambahkan, revolusi industri keempat juga harus mendorong revolusi entrepreneurship. Digitalisasi dalam setiap kegiatan ekonomi di era saat ini harus dapat menciptakan wirausaha. Tujuannya, agar lapangan kerja di Indonesia terus bertambah demi mengurangi tingkat pengangguran terbuka.
"Adanya teknologi bukan membuat kita kehilangan pekerjaan, tapi akan menimbulkan pekerjaan yang baru," katanya.
JK menilai, saat ini, antara perusahaan yang besar dan kecil juga sulit dibedakan. Sebab, semuanya bisa berkembang dengan cepat dengan sentuhan teknologi. Selain itu, cara manusia bekerja juga tak seperti dahulu.
Oleh karena itu, ia mengatakan, hal yang harus difokuskan para pelaku industri saat ini bukan hanya persoalan profit perusahaan, tapi nilai tambah yang bisa memberikan keuntungan secara berkelanjutan.
Sementara itu, Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto, mengatakan, untuk mengatasi terkai kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan lapangan kerja perindustrian, pemerintah sudah melakukan perbaikan kualitas sumber daya manusia.
Ia mengklaim, Kementerian Perindustrian kurun waktu 2017-2019 telah melakukan kerja sama dengan 1.032 industri dan 2.612 Sekolah Menengah Kejuruan melalui program vokasi industri atau yang disebut link and match. "Di SMK dan Politeknik, pola belajar mengajar 30 persen teori, dan 70 persen praktik," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika