Senin 15 Apr 2019 14:15 WIB

Bawaslu: Masyarakat tak Boleh Intimidasi Pemilih

Tindakan mengintimidasi menghalangi tersebut bisa dipidana

Rep: Dian Erika Nugraheny/ Red: Esthi Maharani
 Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin memberikan paparan saat konferensi pers di Bawaslu, Jakarta, Selasa (17/10).
Foto: Republika/Wihdan Hidayat
Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin memberikan paparan saat konferensi pers di Bawaslu, Jakarta, Selasa (17/10).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Mochammad Afifuddin, mengingatkan semua pihak agar tidak menghalangi pemilih menggunakan hak pilihnya pada saat pemungutan suara, Rabu (17/4). Pasalnya, tindakan menghalangi tersebut bisa dipidana sebagaimana diatur dalam UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017.

"Kami mengimbau semua pihak tidak boleh melakukan tindakan intimidatif yang menghalangi pemilih menggunakan hak pilihnya karena hal tersebut sudah merupakan tindak pidana," ujar Afif ketika dikonfirmasi wartawan, Senin (15/4).

Larangan tersebut diatur dalam Pasal 531 UU Pemilu yang menyebutkan setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan dan atau menghalangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih, melakukan kegiatan yang menimbulkan gangguan ketertiban dan ketentraman pelaksanaan pemungutan suara atau menggagalkan pemungutan suara dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000,00.

Afif melanjutkan, intimidasi pada saat pemungutan suara juga bisa dilakukan dengan cara memberi uang atau materi lain kepada pemilih agar tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu. Menurut Afif, hal tersebut juga bisa dipidana sebagai diatur dalam Pasal 515 UU Pemilu.

"Pidananya bisa penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp 36 juta bagi setiap orang yang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya agar pemilih tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu pada saat pemungutan suara," ungkapnya.

Afif mengharapkan semua pihak bisa menciptakan situasi yang aman, nyaman dan penuh kegembiraaan di TPS sehingga pemilih bisa menggunakan hak pilihnya dengan bebas dan tanpa tekanan. "Setiap orang boleh berpartisipasi mengawasi jalannya pemungutan suara, tetapi kehadirannya di sekitar TPS tidak boleh mengganggu, apalagi melakukan intimidasi pemilih," tambahnya.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Yuk Ngaji Hari Ini
وَمَا تَفَرَّقُوْٓا اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَاۤءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًاۢ بَيْنَهُمْۗ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى لَّقُضِيَ بَيْنَهُمْۗ وَاِنَّ الَّذِيْنَ اُوْرِثُوا الْكِتٰبَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ لَفِيْ شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيْبٍ
Dan mereka (Ahli Kitab) tidak berpecah belah kecuali setelah datang kepada mereka ilmu (kebenaran yang disampaikan oleh para nabi) karena kedengkian antara sesama mereka. Jika tidaklah karena suatu ketetapan yang telah ada dahulunya dari Tuhanmu (untuk menangguhkan azab) sampai batas waktu yang ditentukan, pastilah hukuman bagi mereka telah dilaksanakan. Dan sesungguhnya orang-orang yang mewarisi Kitab (Taurat dan Injil) setelah mereka (pada zaman Muhammad), benar-benar berada dalam keraguan yang mendalam tentang Kitab (Al-Qur'an) itu.

(QS. Asy-Syura ayat 14)

Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement