REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Relawan Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Maman Imanulhaq menanggapi kekisruhan yang terjadi pada pemilu di luar negeri. Ia mengatakan, pihaknya selalu mendorong penyelenggara pemilu untuk menjaga kelancaran proses pemungutan suara.

Maman mengatakan, kisruh yang terjadi seperti antrean panjang di pemungutan suara di luar negeri harus diantisipasi terjadi di dalam negeri. "Kita sudah meminta KPU dan Bawaslu untuk melihat kembali beberapa kekisruhan terutama di Malaysia, Sidney, dan Hong Kong. Ini betul-betul sesuatu yang harus diantisipasi sebelum pencoblosan," kata Maman, di Jakarta, Senin (15/4).

Terkait adanya antrean panjang yang terjadi dalam pemilu di luar negeri, Maman mengatakan KPU harus memastikan semua pemilih mendapatkan haknya. Ia berharap seluruh pemilih di lokasi tersebut dapat terfasilitasi dengan baik.

"Hak konstitusi teman-teman yang sudah antre berjam-jam itu harus dipenuhi. Ingat bahwa batas jam 13.00 itu batas pendaftaran. Pencoblosannya bisa sampai kapan pun sebenarnya," kata dia lagi.

Sementara itu, Direktur Relawan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Ferry Mursyidan Baldan menilai seharusnya pihak kedutaan besar bertanggung jawab atas kekisruhan pemungutan suara yang terjadi. Khususnya kasus surat suara tercoblos yang terjadi di Malaysia. "Harus membuka pada publik dan harus memberikan sanksi kepada duta besar  termasuk jajarannya dan dilakukan proses pemungutan suara ulang," kata Ferry menegaskan.

Ferry mengatakan terjadinya surat suara tercoblos ini adalah hal yang memalukan. Oleh sebab itu, sanksi tegas kepada pelaku harus diberikan agar memberi efek jera dan memberi kepastian pemilu yang jujur dan adil kepada masyarakat.

Ikuti Whatsapp Channel Republika