REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga meminta kepada perwakilan Indonesia di luar negeri (LN) untuk mengusut tuntas segala bentuk dugaan kecurangan pemilu. Oleh karena itu, BPN mendesak kedutaan besar Republik Indonesia bertindak secara transparan.
"Tentu itu telah mencoreng demokrasi kita, hal itu telah melakukan perasaan kita semuanya. Karena itu saya minta, kami minta semua hal itu dilakukan tindakan secara transparan, secara tegas," kata Muzani dalam konferensi pers yang digelar di Media Center Prabowo-Sandiaga, Jakarta, Senin (15/4) malam.
BPN juga menyoroti pelaksanaan pemilihan di luar negeri di sejumlah negara. Menurut Muzani, ada ketidaksiapan dari panitia pemilihan luar negeri (PPLN). Hal itu terlihat dari kurangnya kesiapan menghadapi antusiasmenya pemilih yang membeludak.
"Di Hong Kong, di Saudi Arabia, dan Malaysia misalnya, untuk mengurus C6 sebagai kartu untuk mendapatkan hak pilih begitu lama, memakan rata-rata waktu 10 menit sehingga orang untuk menggunakan hak pilihnya memakan waktu sampai berjam-jam," katanya.
Bahkan, ia menambahkan, formulir C6 yang disediakan ada yang sampai habis. Hal itu berdampak pada banyaknya warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri yang tidak kebagian formulir C6 dan akhirnya tdk menggunakan hak pilihnya.
"Padahal dia sudah mengantre begitu lama," tuturnya.
Menyikapi hal itu, BPN meminta kedutaan besar dah konsulat jenderal Republik Indonesia di seluruh dunia agat melakukan kebijakan yang proaktif. Kotak-kota suara yang ada di kedutaan besar diminta untuk dijaga dengan baik.
"Kita semua minta agar kotak suara yang merupakan suara yang telah dipilih oleh rakyat dijaga kesuciannya, dijaga netralitasnya, sehingga pada hari Rabu ketika kotak suara dibuka suaranya akan sampai dengan apa yang dipilih oleh masyarakat Indonesia yang berada di luar negeri," harapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika