REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Istana kepresidenan ikut buka suara soal adanya dugaan kampanye dan pesan golput yang disisipkan melalui film dokumenter berjudul Sexy Killers. Film karya rumah produksi Watchdoc yang dirilis menjelang pemilu 2019 ini memang memantik diskusi panas di tengah masyarakat. Bahkan, sejumlah pihak menuduh film ini mempromosikan gerakan golput.
Alasannya, konten film ini menyebut sejumlah tokoh dan pengusaha yang berada di lingkaran kedua kubu capres-cawapres yang berkompetisi dalam pilpres.
Kepala Kantor Staf Presiden, Moeldoko, menegaskan bahwa sejak awal Presiden Jokowi mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya. Menurutnya, pemilu merupakan kegiatan berbiayan tinggi yang seharusnya dimanfaatkan masyarakat dengan sebaik-baiknya untuk memilih wakil rakyat dan pemimpinnya.
Pemerintah mencatat, Pemilu 2019 menyedot anggaran hingga Rp 25,59 triliun untuk menutup seluruh kebutuhan pemilihan presiden (pilpres) dan legislatif (pileg) serentak pada 17 April 2019 nanti.
"Dalam konteks kehidupan politik bahwa pemilu diselenggarakan dengan biaya sangat tinggi dan Presiden selalu anjurkan untuk tidak golput dan tidak tinggal di rumah. Ini pendidikan politik agar masyarakat kita semakin hari semakin melek demokrasi," jelas Moeldoko di Kantin Pojok Istana, Selasa (16/4).
Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodhawardani menyebutkan bahwa penggunaan hak pilih, baik memilih atau golput merupakan setiap warga negara Indonesia. Bahkan menurutnya, golput pun tetap dilindungi Undang-Undang (UU).
"Sepanjang dia tidak memobilisasi massa. Kalau dibilang ingin golput gara-gara melihat Sexy Killers, UU melindungi tentang hak itu," jelas Jaleswari.
Film dokumenter Sexy Killers memang menuai perhatian banyak kelangan dalam tiga hari terakhir. Sejak diunggah oleh Watchdoc pada 13 April 2019, film ini mampu menyedot 7,5 juta penonton dalam kurun waktu tiga hari saja.
Persoalan dugaan kampanye golput muncul karena film ini menguak peristiwa yang dialami rakyat kecil dalam menghadapi kekuatan perusahaan tambang batu bara dan pembangkit listrik tenaga uap. Sejumlah tokoh dan pejabat disebut, baik yang saat ini berada di belakang barisan kubu capres-cawapres 01 atau 02.
Ikuti Whatsapp Channel Republika