REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengajak pemantau meninjau proses pemungutan suara dalam Pemilu 2019 di Rumah Tahanan, Lembaga Permasyarakatan dan Lapas Narkotika Cipinang pada Rabu (17/4). Mereka tampak tertarik dan antusias mengikuti proses demokrasi konvensional di Indonesia.
Puluhan warga negara asing yang hadir di antaranya perwakilan negara sahabat, hingga organisasi non-pemerintahan internasional. Ketua KPU Arief Budiman yang ikut dalam kunjungan tersebut menybut, KPU ingin menunjukkan bahwa pemilu di Indonesia sangat terbuka dan transparan. Sehingga semua warga bisa mengakses.
"Warga dari rumah bisa mengaksses siapa pemilih siapa peserta pemilunya bagaimana profilnya bahkan nanti dibagian akhir mereka bisa mengaksess proses penghitungannya seperti apa rekapnya seperti apa, ini kita maau kita tunjukkan kepada mereka," kata Arief Budiman.
Arief menyebut, KPU ingin mempromosikan demokrasi Indonesia yang baik pada para pemantau asing. Bahkan, pelaksanaan pemilu di dalam lembaga permasyarakatan juga berjalan lancar.
Arief mengklaim, ada aspek tertentu yang membuat proses pemungutan suara di Indonesia menjadi menarik. Salah satunya adalah sistem hitung. "Yang mana KPU mempublikasikan hasil pemilu dari setiap TPS itu ternyata sangat menarik bagi mereka ya, kalau yangg lain-lain banyak negara melakukan hal yang sama," ujar dia.
Salah satu delegasi dari Kedutaan Inggris John Nickell mengikuti kunjungan KPU di lapas ini. Ia menuturkan, negaranya memiliki sistem yang berbeda dalam pemilihan umum. Namun, ia mengaku tertarik dengan semangat yang ditampilkan masyarakat Indonesia dalam mengikuti Pemilu.
Nickell menyaksikan proses pemilu di lapas, dan antuasiasme masyarakat mendatangi TPS di sepanjang perjalanannya. "Mereka sangat energetic, dan sangat bersemangat, itu sangat baik dalam demokrasi," ujarnya.
Terdapat tujuh TPS di yang digunakan Lapas, Rutan dan Rutan Narkoba Cipinang, yakni TPS 168, 169, 170, 171,172, 173, dan 174. Penyelenggaraan pemungutan suara itu pun diapresiasi oleh para warga binaan. Salah satu warga binaan Teguh (43 tahun), mengaku senang bisa menyalurkan hak pilihnya meski berstatus narapidana.
Teguh mengaku sudah memiliki pilihan capres, namun tidak memiliki pilihan legislatif karena terbatasnya informasi yang dapat diakses tentang latar belakang para caleg. "Ya senang bisa milih presiden, kalau caleg kaga ngarti saya," ujarnya.
Total penghuni Rutan Cipinang sendiri ada sebanyak 4.387 orang. Namun, hanya 1.110 orang saja yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Dirjen PAS Kemenkumham Sri Puguh Budi Utami menyampaikan, pihaknya sudah berupaya keras untuk mengupayakan hak suara para warga binaan. Namun, perkara teknis di lapangan tetap ditemui.
"Ada yang nomor NIK KTP-nya sudah lupa sedangkan menghubungi keluarganya tidak mudah. Jadi hal seperti ini yang terus kami lakukan, sampai tadi malam berjuang untuk bisa memberikan layanan sebaik-baiknya kepada seluruh saudara-saudara kami yang ada di dalam," kata Sri Puguh di Cipinang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika