Kamis 18 Apr 2019 02:30 WIB

Demokrat Minta Tahan Diri dari Kesimpangsiuran Hitung Cepat

Kesimpangsiuran berpotensi menciptakan hoaks atau berita tak faktual.

Rep: Umi Nur Fadhilah/ Red: Indira Rezkisari
Komandan Komando Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (tengah).
Foto: Antara/Moch Asim
Komandan Komando Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (tengah).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPP Partai Demokrat meminta semua pihak menahan diri dari kesimpangsiuran hasil hitung cepat berbagai lembaga survei untuk Pemilu 2019. Tujuannya untuk menghindarkan semua pihak dari keputusan yang tak patut.

"Saya menyerukan atas nama Partai Demokrat pada seluruh kader dan masyarakat Indonesia, agar kita semua dapat terus tahan diri, dari hal-hal yang tidak patut untuk kita lakukan," kata Komandan Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam konferensi pers di DPP Partai Demokrat, Jakarta, Rabu (17/4) malam.

Baca Juga

Agus menilai kesimpangsiuran hasil perhitungan belum bisa dijadikan kesimpulan oleh salah satu pasangan calon (paslon). Kesimpangsiuran berpotensi menciptakan hoaks atau berita tak faktual, termasuk provokasi yang membentur-benturkan kubu yang berhadapan dalam Pemilu 2019.

Agus mengajak elit dan pimpinan partai politik (parpol) dapat menjadi model dan contoh baik bagi masyarakat dalam menyikapi hasil Pemilu 2019. Selain itu, Indonesia juga bisa menunjukkan ke dunia, demokrasi di Indonesia berjalan dengan baik. Bahkan, pemilu semakin mematangkan dan mengembangkan Indonesia.

Agus juga mengingatkan agar masyarakat Indonesia, terhindar dari polarisasi akibat perbedaan pandangan dan pilihan politik. Dia mewanti-wanti jangan sampai masyarakat Indonesia yang heterogen semakin dipisah dan dibelah karena pemilu 2019.

"Kami serukan ke kita semua, setelah pemilu, pascapemungutan suara ini, mari kembali duduk bersama sebagai bangsa. Kembali rukun, dan membangun suasana yang harmonis" ujar dia.

Agus berharap siapa saja yang memimpin Indonesia benar-benar menjadi pemimpin dan wakil rakyat untuk semua. "Kita semua para pemimpin, para tokoh politik para wakil rakyat harus berdiri di atas semua golongan, di atas semua identitas. Kita harus memperjuangkan seluruh rakyat Indonesia, tanpa memandang dari mana dia berasal," kata Agus.

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Advertisement
Yuk Ngaji Hari Ini
يَسْتَفْتُوْنَكَۗ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِى الْكَلٰلَةِ ۗاِنِ امْرُؤٌا هَلَكَ لَيْسَ لَهٗ وَلَدٌ وَّلَهٗٓ اُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَۚ وَهُوَ يَرِثُهَآ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهَا وَلَدٌ ۚ فَاِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثٰنِ مِمَّا تَرَكَ ۗوَاِنْ كَانُوْٓا اِخْوَةً رِّجَالًا وَّنِسَاۤءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِۗ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اَنْ تَضِلُّوْا ۗ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ࣖ
Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu), jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, agar kamu tidak sesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

(QS. An-Nisa' ayat 176)

Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement