REPUBLIKA.CO.ID, MIAMI -- Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat John Bolton, Rabu (17/4), mengumumkan serangkaian sanksi baru terhadap Kuba dan Venezuela. Pemerintah Presiden Donald Trump terus berupaya menekan pemimpin Venezuela Nicolas Maduro dan sejumlah negara yang mendukungnya.

Bolton, dalam pidato di hadapan asosiasi veteran penyerbuan gagal Teluk Babi 1961, mengatakan AS menambahkan lima nama terkait dengan badan intelijen dan militer Kuba ke daftar hitam sanksi, termasuk maskapai Aerogaviota milik militer. Bolton menuturkan AS merencanakan batas baru pengiriman uang ke Kuba dan perubahan untuk menghentikan penggunaan transaksi yang memungkinkan Kuba menghindari sanksi dan mendapat akses ke mata uang kuat (mata uang negara yang memiliki permintaan stabil dan fluktuasinya kecil dalam pasar uang internasional).

Ia juga mengumumkan sanksi baru terhadap bank sentral Venezuela untuk melarang aksesnya ke dolar AS. "Dengan adminstrasi ini, kita tidak membuang garis hidup diktator. Kita mengambilnya," kata Bolton.

Pengumuman sanksi baru oleh Bolton muncul hanya beberapa jam setelah pemerintahan Trump mengatakan mencabut larangan lama terhadap warga AS. AS mengajukan tuntutan hukum terhadap perusahaan asing yang menggunakan properti yang disita pemerintah Komunis Kuba sejak revolusi 1959 oleh Fidel Castro.

Bergesernya kebijakan utama, yang diumumkan oleh Menteri Luar Negeri Mike Pompeo, mendatangkan ratusan ribu tuntutan hukum senilai puluhan miliar dolar AS. Hal itu dimaksudkan untuk terus menekan Havana saat Washington menuntut dihentikannya dukungan Kuba terhadap Maduro.

Ikuti Whatsapp Channel Republika