REPUBLIKA.CO.ID, PALU -- Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil menegaskan persoalan lahan relokasi untuk korban gempa, tsunami dan likuefaksi di Kota Palu dan Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah kini terus diselesaikan. Sofyan menjelaskan, upaya pemanfaatan sebagian lahan Hak Guna Usaha (HGU) sebagai kawasan relokasi dan pembangunan huntap yang statusnya masih dikuasai sejumlah perusahaan kini terus diselesaikan agar pembangunan huntap di lahan tersebut dapat terus berlanjut.
"Berkat kerja sama antara Gubernur Sulawesi Tengah dengan Kepala BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Wali Kota Palu dan Bupati Sigi alhamdulillah masalah tanah ini sudah tidak ada lagi," katanya usai meninjau pembangunan hunian tetap (huntap) bantuan Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia di kawasan relokasi di Kelurahan Tondo, Kota Palu, Jumat (19/4).
Akibat persoalan lahan, Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia selaku penyumbang terbanyak huntap untuk korban bencana di Palu dan Sigi sempat berniat membatalkan pembangunan huntap di Kelurahan Tondo. Sebabnya, salah satu perusahaan pemegang HGU yakni PT. Lembah Palu enggan merelakan sebagian lahan HGU yang dikuasai untuk dimanfaatkan sebagai kawasan pembangunan huntap.
"Jadi dari Buddha Tzu Chi tidak perlu khawatir. Silahkan melanjutkan lagi pembanguan huntapnya di sini," ucap Sofyan yang didampingi Gubernur Sulteng Longki Djanggola dan Kepal BNPB Doni Monardo.
Sofyan menekankan jika soal keenggana PT. Lembah Palu untuk merelakan lahan HGU yang mereka kuasai sekitar 40 hektar untuk dimanfaatkan sebagai kawasan relokasi dan pembangunan huntap akan dia tangani sendiri. Sementara itu, persoalan pembebasan lahan relokasi dan pembangunan huntap di Kelurahan Duyu Kota Palu dan di Desa Pombewe Kabupaten Sigi sudah diselesaikan. Dia mengatakan rencananya pekan depan Wakil Presiden Jusuf Kalla akan meletakkan batu pertama pembangunan huntap di kawasan relokasi di Desa Pombewe.
Ikuti Whatsapp Channel Republika