REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Organisasi Polisi Kriminal Internasional (Interpol) menerjunkan tim khusus ke Sri Lanka. Tim itu untuk membantu pemerintah Sri Lanka menginvestigasi teror bom yang terjadi di Kolombo pada Ahad (21/4).
Interpol akan mengirimkan tim Incidents Response Team (IRT) yang memiliki spesialisasi pada pemeriksaan tempat kejadian perkara dan bahan peledak, kontra terorisme, serta forensik. Keterlibatan Interpol dalam penyelidikan tersebut atas permintaan Pemerintah Sri Lanka.
"Keluarga dan teman-teman para korban pemboman ini, seperti halnya setiap serangan teroris, membutuhkan dan pantas mendapat dukungan penuh dari komunitas penegak hukum global," kata Sekretaris Jenderal Interpol Jurgen Stock, dikutip dari Aljazeera, Senin (22/4).
Tim Interpol sejauh ini telah bekerja memeriksa imigrasi Sri Lanka. Hal ini dilakukan untuk mencari dugaan keterlibatan jaringan teroris internasional seperti yang sebelumnya dituduhkan pemerintah.
Stock mengatakan informasi untuk membantu mengidentifikasi orang-orang yang terkait dengan serangan-serangan ini dapat datang dari mana saja di dunia, yang mana jaringan global dan basis data Interpol terbukti sangat penting, terutama bagi para petugas di lapangan.
Jika dibutuhkan, kata Stock. Interpol juga akan memberikan dukungan tambahan di bidang digital forensik, biometrik, hingga analis foto dan video. Jurgen Stock menegaskan, Interpol akan memberikan dukungan apapun yang diperlukan.
Sebanyak 290 dilaporkan tewas dalam serangan bom tersebut. Hingga Selasa, kepolisian Sri Lanka mengatakan ada 24 orang yang telah ditangkap terkait serangan bom. Mereka seluruhnya adalah warga lokal. Selain itu, tak ada rincian lebih lanjut mengenai profil atau identitas tersangka.
Para pakar anti-terorisme internasional mengatakan meski kelompok radikal lokal Sri Lanka melakukan serangan bom tersebut, namun dipastikan ada kelompok militan atau organisasi teroris yang lebih besar terlibat, di antaranya adalah seperti al-Qaeda atau Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS).
Ikuti Whatsapp Channel Republika