REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Keputusan tegas pemerintah lewat Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita yang menolak memberikan izin impor 100 ribu ton bawang putih kepada Perum Bulog mendapat apresiasi.

Ketua Serikat Petani Indonesia Henry Saragih menilai kebijakan itu memberikan angin segar bagi para petani dan pengusaha. Keputusan tersebut harus diselaraskan dengan komitmen dan penguatan produksi bawang putih di dalam negeri.

"Saat ini kan istilahnya kita sedang menggenjot produksi agar lebih baik lagi. Apalagi pertumbuhan di daerah-daerah percobaan itu sudah bagus," ujar Henry Saragih, Senin (22/4).

Jika dilihat, keputusan Mendag tersebut telah seirama dengan upaya dan keinginan pemerintahan Joko Widodo dalam menciptakan kedaulatan pangan. Apalagi, para importir juga masih memiliki cadangan bawang putih untuk digunakan hingga beberapa waktu kedepan.

"Di pemerintahan Jokowi ini, prinsipnya adalah menciptakan kedaulatan pangan. Kita dorong supaya kita bisa memproduksi sendiri, dan itu sudah ada tanda-tandanya," ujarnya. 

Menurutnya, saat ini bisa dijadikan sebagai pintu masuk bagi pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan para petani bawang. Dengan meminimalisir impor, dan mendorong pertanian bawang putih dalam negeri.

Ditegaskan, sejatinya para petani bawang putih memiliki kemampuan untuk itu. Tinggal bagaimana komitmen dari pemerintah. Terlebih dalam sejarahnya, Indonesia pernah memiliko kejayaan dalam memproduksi bawang putih.

"Petani kita mampu kok. Tapi selama ini ketergantungan kita (pada impor) besar sekali, padahal kita mampu produksi," jelasnya.

Untuk mendorong itu, dia mengusulkan agar setiap provinsi membuat program kepada dinas-dinas pertanian untuk menggencarkan tanam bawang putih.

Ikuti Whatsapp Channel Republika