REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Realisasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pangandaran kian menemukan titik terang. Menurut Gubenur Jawa Barat Ridwan Kamil, pemerintah pusat telah menyetujui proyek tersebut dengan rencana anggaran Rp 86 miliar.
Saat ini pihaknya sedang terus mendorong mewujudkan KEK Pangandaran yang sempat terganjal masalah administrasi.
"KEK sedang berproses, yang Pangandaran sudah disubmit hanya ada revisi karena nggak boleh 100 persen KEK itu pariwisata saja. Nah Pangandaran akan digabung sebagai KEK Pariwisata dan (KEK) Teknologi Kemaritiman," ujar Ridwan Kamil yang akrab disapa Emil usai membuka acara Travel Mart 2019.
Menurut Emil, upaya memperbaiki persayaratan pun terus ditempuh. Di mana pemerintah pusat meminta minimal setiap KEK memiliki dua potensi. "Jadi saya kira kita perbaiki bulan bulan depan, kita submit lagi mudah mudahan lolos. Kalau lolos itu menjadi hadiah besar bagi pengembangan pariwisata Jawa Barat," katanya.
Sementara menurut Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Kadiparbud) Jawa Barat Dedi Taufik, pemerintah pusat telah menyetujui KEK Pangandaran dengan anggaran Rp 86 miliar. Dia berharap, potensi kunjungan wisatawan kian meningkat seiring rampungnya proyek tersebut.
"Pangandaran sudah (disetujui) kan Rp 86 miliar. Sekarang tinggal develop saja. Kita tunggu DED (Detail Engineering Design). Kalau itu sudah, tinggal tender," kata Dedi.
Sementara itu, Kepala Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Jabar, Iwan Darmawan memprediksi akan ada kenaikan kunjungan minimal 15 persen bilamana KEK Pangandaran tuntas. Terlebih, rencana pengembangkan kawasan Bandara Nusawiru pun akan menopang bertambahnya jumlah wisatawan yang datang.
"Kalau sekarang kan untuk totalnya hanya 4 juta. Tapi dominasinya masih domestik tinggi. Nanti kalau sudah KEK mancanegara. Kan flight-nya juga akan diperpanjang. Kuncinya di aksesnya," kata Iwan.
