Rabu 24 Apr 2019 16:53 WIB

Usai Dilantik, Gubernur Maluku Prioritaskan Empat Hal

Murad berjanji memprioritaskan penyelesaian empat masalah utama di Maluku.

Rep: Dessy Suciati Saputri / Red: Ratna Puspita
Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Murad Ismail (kiri) dan Barnabas Orno (kanan) bersiap mengikuti pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (24/4/2019).
Foto: Antara/Hafidz Mubarak A
Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Murad Ismail (kiri) dan Barnabas Orno (kanan) bersiap mengikuti pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (24/4/2019).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur Maluku Murad Ismail dan Wakil Gubernur Barnabas Orno baru saja dilantik oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (24/4). Setelah resmi dilantik, Murad berjanji memprioritaskan penyelesaian empat masalah utama di Maluku, yakni kemiskinan, pengangguran, buruknya layanan publik, serta pendidikan dan kesehatan.

"Karena Maluku, yang pertama, termiskin ketiga dari 34 provinsi. Yang kedua, pengangguran nomor satu. Yang ketiga, pelayanan publik kurang begitu bagus, terutama pelayanan pendidikan dan kesehatan," kata Murad setelah pelantikan. 

Baca Juga

Selain itu, Murad juga berjanji akan melakukan moratorium berbagai investor yang ada di Maluku. Sebab, selama ini para investor di Maluku dinilainya tidak bekerja secara transparan.

Menurut dia, keberadaan para investor tersebut akan dievaluasi kembali agar dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar. "Tidak ada investor yang masuk Maluku secara terbuka. Banyak sekali investor yang di Maluku, tapi di bawah tangan dan tertutup. Ini yang akan saya buka," ujarnya.

Ia juga berjanji terus menjaga dan mempertahankan sumber daya alam di Maluku sehingga dapat dimanfaatkan oleh generasi mendatang. Murad ingin wilayah Maluku bisa mengejar ketertinggalan dari provinsi-provinsi lainnya, salah satunya yakni dengan membangun berbagai infrastruktur yang dibutuhkan, seperti pelabuhan, tol laut, dll. 

"Kita punya pulau di Maluku ada 1.340 pulau. Sedangkan, luas wilayah Maluku itu 712.498 km². Jadi, kalau tidak ada dermaga-dermaga sebagai tol laut, nanti harganya tidak bisa kompetitif," ucap Murad.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement