Jumat 26 Apr 2019 18:22 WIB

Bappenas: Indonesia Harus Jadi Produsen Utama Industri Halal

Indonesia memiliki jumlah penduduk muslim terbesar di dunia.

Rep: Zuli Istiqomah/ Red: Nidia Zuraya
Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro (kiri) berdialog dengan pelaku usaha pada acara Indonesia Islamic Economy Festival (IIEFest) 2019 yang digelar Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS), di The Trans Luxury Hotel, Kota Bandung, Jumat (26/4).
Foto: Republika/Edi Yusuf
Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro (kiri) berdialog dengan pelaku usaha pada acara Indonesia Islamic Economy Festival (IIEFest) 2019 yang digelar Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS), di The Trans Luxury Hotel, Kota Bandung, Jumat (26/4).

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mendorong pengembangan ekobomi syariah atau industri halal di Indonesia. Bambang menegaskan Indonesia harus menjadi pemain utama dalam industri halal di dunia.

Bambang menuturkan berdasarkan data dari Global Islamic Economy Report (GIE) Indonesia memiliki jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Jumlahnya mencapai 87,18 persen dari total populasi 232,5 juta jiwa. Oleh karenanya ini menjadi potensi besar pengembangan industri halal (halal lifestyle) di Indonesia.

Baca Juga

"Tentunya kita semua disini terutama yang tentunya muslim menginginkan kita tidak hanya dijadikan market atau pasar kita ingin Indonesia menjadi salah satu yang terdepan dalam konteks sebagai produsen barang produk maupun jasa industru halal dan juga produk syariah," kata Bambang saat menghadiri acara Indonesia Islamic Economy Festival (IIEFest) 2019: Halal Lifestyle di Era Milenial di Trans Luxury Hotel Kota Bandung, Jumat (26/4).

Berdasarkan State of the Global Islamic Economy Report 2018-2019 menunjukkan besaran pengeluaran makanan dan gaya hidup halal dunia di 2017 mencapai 2,1 triliun dolar AS dan diperkirakan akan terus tumbuh mencapai 3 triliun dolar AS pada 2023. Faktor utama pertumbuhan tersebut adalah peningkatan jumlah penduduk Muslim dunia yang mencapai 1,84 miliar jiwa di 2017 dan akan terus meningkat hingga 27,5 persen dari total populasi dunia di 2023.

Peningkatan ini berdampak pada permintaan produk dan jasa halal yang terdiri dari makanan halal, pariwisata halal, fesyen muslim, rekreasi dan halal travel, serta farmasi dan kosmetik halal.

Bambang yang juga Sekretaris Dewan Pengarah Komiten Nasional Keuangan Syariah (KNKS) menuturkan menurut data GIE tahun 2018-2019, Indonesia termasuk dalam 10 besar konsumen industri halal. Mulai dari sektor makanan, travel, fesyen, media, juga farmasi dan kosmetik.

Kondisi ini harus menjadi perhatian khusus. Karena dengan potensi SDM yang besar, harusnya Indonesia bisa menjadi produsen atau pelaku utama dalam pengembangan industri halal tidak hanya di pasar lokal tapi juga dunia.

"Jangan hanya kita terbuai oleh pola konsumsi kita yang sudah banyak menggunakan produk atau jasa halal. Tapi kita tidak memperhatikan dari mana produk itu dihasilkan. Kita ingin membangun basis produksi barang jasa halal yang benar-benar berasal dari Indonesia," tuturnya.

Meski demikian, ia menyebutkan saat ini Indonesia sudah mulai menunjukkan eksistensinya di industri halal dengan menjadi pemain dalam dua kategori. Yakni pariwisata halal dan fesyen muslim. Hal ini menunjukkan ada peluang bagi Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia menjadi pemain utana di industru halal global.

"Kita harapkan semakin banyak pelaku ekonomi yang menjadi pemain utama dalam produk ekonomi syariah yang kita harapkan nanti jadi pilar pertumbuhan ekonomi Indonesia masa depan," ujarnya.

Untuk mengembangkan industri halal di Indonesia, ia mendorong masyarakat Indonesia bisa menerapkan sistem ekonkmi yang bernilai etis. Sistem ekonomi ini yang paling erat kaitannya untuk mengembangkan ekonomi syariah di Indonesia.

Ia mengungkapkan sistem ekonomi dengan nilai etis terdiri dari beberapa hal. Pertama yakni konsumerisme yang etis, maksudnya adalah pola konsumsi yang wajar dan tidak berlebihan. Kedua perdagangan yang berkeadilan. Artinya tidak mencari untung yang berlebihan yang memanfaatkan situasi untuk keuntungan pribadi.

Kemudian, tambahnya, investasi yang bertanggungjawab sosial juga disebutnya sebagai bagian ekonomi etis yang harus diterapkan. Maksudnya adalah pengusaha yang juga berorientasi pada kebutuhan sosial dalam bidang usahanya. Selain itu juga perusahaan harus berkomitmen pada tanggungjawab sosial atau biasa disebut CSR.

"Setelah menjalankan ekonomi dengan etika, kita berupaya berbuat menciptakan pahala sebesar-besarnya. Inilah yang melandaskan KNKS sekarang sangat getol mendorong ekonomi syariah atau halal ekonomi," tambahnya.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement