REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan Jakarta akan dijadikan kota bisnis dan perdagangan setelah rencana memindahkan ibu kota Pemerintahan ke luar Jakarta terealiasasi. Menurut JK, Jakarta akan merujuk Amerika Serikat yang memisahkan pusat Pemerintahan dan pusat perdagangan antara New York dan Washington.
"Bagaimana menjadi kota dagang yang fokus kayak New York, jadi nanti akan terjadi cita-cita ke depan, ada Washington jadi Ibu kota yang lebih kecil, ada New York yang menjadi kota dagang dan kota bisnis serta kegiatan lainnya masyarakat itu," ujar JK saat diwawancarai wartawan di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (30/4).
JK menilai perlunya pemisahan antara pusat pemerintahan dan pusat perdagangan untuk pemerintahan dan perdagangan yang kuat. "Polusi antara Pemerintah dengan dagang itu lebih terhindar tapi peranan pemerintah daerah akan lebih kuat,' ujar JK.
Sementara, untuk lokasi pemindahan ibu kota Pemerintahan hingga kini belum ditentukan. Namun penentuan lokasi ibu kota harus memenuhi syarat Pemerintahan yang efektif dan pemerataan ekonomi di seluruh wilayah.
Karenanya pemilihan lokasi harus berada di lokasi strategis, tetapi tidak terlalu padat sehingga memudahkan koordinasi kerja Pemerintahan dan perekonomian. "Juga lebih nyaman, artinya tidak macet, tidak penuh ribut, sehingga pemerintahan itu mudah dicapai dan karena itu maka kesimpulannya suatu daerah yang penduduknya tidak banyak, jadi di luar Jawa," ujar JK.
Namun, hingga kini belum diputuskan wilayah yang akan menjadi ibu kota Pemerintahan. Menurut JK, saat ini rencana pemindahan ibu kota masih sedang tahap studi dan belum masuk persiapan fisik.
"Belum diputuskan, baru dalam tahap studi. baru tahap studi, belum ada persiapan fisik. karena tempat pun belum dipilih," ujar JK.
Sebelumnya, Pemerintah sedang menggodok rencana pemindahan ibu kota ke luar Jawa. Keputusan itu dibuat Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas mengenai tindak lanjut pemindahan ibu kota di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/4).
Ikuti Whatsapp Channel Republika