REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lembaga Produktivitas Nasional (LPN) mendorong pemerintah untuk mempercepat peningkatkan produktivitas dan daya saing. Caranya melalui Gerakan Nasional Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing (GNP2DS) di seluruh Indonesia.
"Itu kunci untuk bisa menjadi negara maju dan bisa keluar dari jebakan kelas menengah. Kita harus jadikan program LPN menjadi budaya bagi pekerja untuk meningkatkan produktiitas dan daya saing," kata Wakil Ketua LPN Iskandar Simorangkir usai menggelar rapat pleno LPN tahun 2019 di Jakarta, Jumat (3/5).
Program kedua hasil rapat pleno kata Iskandar Simorangkir yakni memberikan usulan kepada pemerintah berupa sistem pengupahan yang adil dengan tidak merugikan pekerja dan pemberi kerja (pengusaha).
Rapat pleno LPN tahun 2019 di Jakarta, Jumat (3/5).
"Untuk menjadi negara maju, konflik antara pekerja dengan pemberi kerja harus diselesaikan. Yakni memberi usulan ke pemerintah sistem pengupahan yang tidak merugikan pekerja dan pemberi kerja," katanya.
Program ketiga kata Iskandar yakni peningkatan SDM sebagai kunci sukses sebuah negara. Untuk itu pleno LPN memberikan masukan kepada presiden bagaimana meningkatkan kualitas SDM sehingga produktivitasnya meningkat.
"Kalau tidak bisa tingkatkan produktivitas, kita akan terjebak ke dalam kelas menengah," ujarnya.
Sementara Direktur Bina Produktivitas Ditjen Binalattas Kemnaker, M. Zuhri mengatakan pleno ini juga menyepakati untuk merevitalisasi atau memberdayakan LPN sebagai lembaga yang memberikan efek terhadap peningkatan produktivitas sebuah bangsa.
Menurut Zuhri, ke depan produktivitas merupakan tolok ukur sebuah bangsa maju yakni bangsa yang produktif. "Karena itu pilihannya bangsa kita harus produktif agar bisa maju dan sejajar dengan bangsa-bangsa lain, " katanya.
Zuhri menambahkan terpilihnya Sekjen APN kali pertama dari Indonesia yaitu AKP Mochtan diyakini akan menentukan arah kebijakan terkait peningkatan produktivitas dan posisi Indonesia secara regional maupun internasional.
Menurut Zuhri, making Revolusi 4.0 memberikan keuntungan dan merupakan tantangan bagi peningkatan produktivitas tenaga kerja khususnya di bidang pengelolaan sumber daya manusia dan peningkatan daya saing dalam era globalisasi ini.
"Untuk meningkatan produktivitas tenaga kerja , upaya pemerintah melalui Kemnaker telah membuat program Triple Skilling yaitu Skilling, Reskilling dan Upskilling," ujarnya.
Zuhri menegaskan kinerja yang telah dilakukan dan yang akan dilakukan oleh LPN yakni meningkatkan peran LPN melalui revisi Peraturan Presiden Nomor: Perpres No. 50 Tahun 2005, dan melakukan sinkronisasi lembaga tersebut dengan kegiatan-kegiatan Association Productivity Organization (APO).
"Implementasi GNP2DS, merupakan salah satu target prioritaskan Kemenaker," katanya.
Hal senada dikatakan Sekjen APO terpilih Mochtan bahwa untuk menuju sebagai negara maju, kuncinya terletak pada produktivitas. "Today is better than yesterday and tomorrow is better than today," kata Mochtan.
Dibandingkan negara-negara lain di Asean, produktivitas Indonesia masih di bawah negara Thailand, Malaysia, terutama singapura. "Nah ini kesempatan bagi kita, bagaimana produktifitas kita maju juga. Jadi produktivitas kita sudah membaik, belum optimal. Tetapi kita harus lebih baik lagi dan tetap optimis, " katanya.
