REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Wakil Presiden Jusuf Kalla kembali menyinggung alasan Pemerintah tetap mempertahankan pelaksanaan Ujian Nasional (UN). Menurut JK, pelaksaaan UN diperlukan untuk mencegah terjadinya celah perbedaan tingkat pendidikan Tanah Air.

"Lima belas tahun lalu kita kembalikan UN banyak yang protes, saya bilang tanpa UN, maka kita membuat perbedaan gap (celah) lebih banyak, dan kita membohongi diri sendiri," kata JK saat membuka seminar nasional Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) sekaligus meresmikan Gedung Program Pascasarjana UNY, Sleman, Sabtu (4/5).

JK menyebut sebelum UN diberlakukan, terjadi perbedaan mutu pendidikan antara siswa di satu daerah dengan daerah lainnya. Hal ini juga membuat tingkat kemampuan murid berbeda-beda.

"Karena waktu sebelum itu, kita membiarkan murid di daerah daerah lain walaupun tingkat pendidkan rendah tapi diberikan angka sama enam di Yogya, tetap enam di Sultra di Maluku tapi dengan tingkat kemampuan berbeda, maka kita membiarkan terjadinya gap yang besar suatu bangsa," kata JK.

Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) itu pun menilai kondisi tersebut akan berdampak pada perbedaan tingkat kemampuan dan munculnya ketidakadilan suatu bangsa. Karenanya, kata dia, pelaksanaan UN memang diperlukan untuk menjadi standar pendidikan Indonesia.

"Karena jika tingkat kemampuan berbeda, maka akan timbul ketidakadilan yang baru bangsa ini. Karena itu maka banyak yang kritik, wah ini susah, memang pendidikan itu susah, kalau mau gampang, ya jangan sekolah," kata JK.

Ia juga menjawab pihak yang menuding pelaksanaan UN dinilai terlalu keras bagi para siswa. "Ya pendidikan memang harus keras, kalau nggak keras tentu sulit, maka timbullah menjadi ijazah yang penting bukan otak yang penting," kata JK.

Ikuti Whatsapp Channel Republika