REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah melalui kementerian ESDM memastikan PT Freeport Indonesia (PTFI)membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian atau smelter. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Bambang Gatot Ariyono mengatakan pemerintah meminta Freeport bisa menyelesaikan smelternya pada 2020.

Bambang menjelaskan pemerintah akan mengevaluasi progress pembangunan smelter setidaknya enam bulan sekali. Jika perkembangannya tidak sesuai dengan yang disampaikan ke Pemerintah makai izin ekspornya akan dicabut.

"Izin ekspor itu fasilitas yang diberikan pemerintah kepada Freeport Indonesia untuk bisa melakukan kegiatan penjualan keluar selama smelternya belum terbangun sempurna," ujar Bambang, Ahad (5/5).

Mengenai progress pembangunan smelter, Direktur Utama Freeport Indonesia Tony Wenas mengatakan, hingga bulan Februari 2019 telah mencapai 3,86 persen atau hampir 100 persen dari rencana pembangunan yang disampaikan kepada Pemerintah.

"Progress pembangunan smelter PTFI sampai dengan bulan Februari 2019 sudah mencapai 3,86 persen sesuai dengan rencana yang kita sampaikan ke Pemerintah, hampir 100 persen dari rencana kita. Dan ini akan terus kita selesaikan dan diharapkan pada akhir tahun 2022 pembangunan smelter sudah selesai, sudah keluar asapnyalah," ujar Tony.

Tony menjelaskan saat ini lahan untuk pembangunan smelter sudah disiapkan perusahaan. Saat ini PTFI sedang melakukan pemadatan dan mengeluarkan kandungan air yang ada di dalam tanah.

"Sementara pemadatan dilakukan secara paralel juga dilakukan di lahan inti yang sekitar 35 hektar dilakukan pemancangan paku bumi sambil menunggu kesiapan lahan yang lainnya, secara bertahap akan matang," ujar Tony.

Smelter PTFI yang rencananya akan dibangun di Gressik, Jawa Timur ini akan mengelola 2 juta ton konsentrat. Tony menjelaskan, dibutuhkan dana investasi sekitar 2,8 miliar dolar AS dan sudah banyak lembaga keuangan yang berminat untuk membiayai investasi pembangunan smelter ini, baik dari luar maupun dari dalam negeri.

Ikuti Whatsapp Channel Republika