REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah meningkatkan intensitas rapat koordinasi terkait pemilu menjelang penetapan hasil Pemilu 2019. Hal itu dilakukan karena melihat dinamika dan kondisi nasional saat ini.

"Sebelumnya kita mungkin (rapat koordinasi) mingguan sekarang mungkin kita dua hari sekali kita melakukan rapat kordinasi. Mengapa? Karena ada dinamika, kondisi nasional yang perlu kita kawal," ujar Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto, di Kemenko Polhukam, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (6/5).

Wiranto mengatakan, kondisi nasional merupakan suatu hal yang harus diperhatikan dan disiapkan langkah-langkah antisipasi dari situasi yang tidak diinginkan. Peningkatan intensitas rapat ini merupakan kesepakatan bersama antara dia, Kapolri, Panglima TNI, dan beberapa menteri terkait.

Pada rapat koordinasi kali ini, pemerintah akan membahas tentang pelanggaran hukum yang terjadi sebelum dan selama masa kampanye. Menurut Wiranto, sudah banyak hal yang secara nyata masuk ke dalam kategori melanggar hukum, baik itu di media sosial atau aksi nyata.