REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Pertamina (Persero) hingga saat ini tak kunjung memaparkan kondisi keuangan perusahaan. Komisaris Utama (Komut) Pertamina, Tanri Abeng buka suara terkait hal ini.

Ia mengatakan memang untuk Pertamina karena berkaitan dengan penugasan dan subsidi perlu ada sinkronisasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan stakeholder lain. Tanri menjelaskan dalam laporan keuangan terutama untuk penugasan dan subsidi sebelum diserahkan kepada BPK untuk diaudit perlu lebih dulu mendapatkan pesetujuan dari tiga menteri yang terkait dengan penetapan besaran subsidi.

"Kan harus ada persetujuan Menteri Keuangan, Menteri ESDM, dan Menteri BUMN," ujar Tanri, Senin (6/5).

Tanri menjelaskan usai laporan keuangan tersebut dicek oleh tiga Menteri tersebut, barulah BPK melakukan pemeriksaan secara paralel. Tanri menjelaskan khusus untuk besaran dan penetapan subsidi pekan lalu Menteri Keuangan baru saja selesai melakukan persetujuan.

"Menteri Keuangan harus mengeluarkan persetujuan persisnya berapa. Itu yang musti ditunggu. Saya kira semestinya minggu lalu sudah selesai. Audit BPK masih berjalan, tapi Menteri Keuangan sudah setuju," tutur Tanri.

Ia juga menjelaskan dalam pekan ini semestinya audit yang dilakukan BPK sudah bisa diselesaikan. Tanri menjelaskan apabila dalam pekan ini BPK sudah bisa menyelesaikan audit maka perusahaan akan segera memaparkan ke publik.

"Sudah ada surat. Barangkali seminggu ini mudah mudahan (laporan keuangan) keluar," ujar Tanri.

Ikuti Whatsapp Channel Republika