REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pemerintah Provinsi Jawa Barat membahas persiapan mudik lebaran 2019. Gubernur Jabar, Ridwan Kamil, pembahasam mudik sengaja dilakukan lebih awal karena Pemprov Jabar ingin mengantisipasi potensi masalah terutama di zona Bekasi. Ia bahkan mengusulkan agar pengguna jalan tol tak perlu membayar selama mudik.

"Walaupun udah yang pakai bayar- bayar (e-toll) bikin macet juga. Apakah ada cara tidak usah bayar itu selama mudik, bayarnya nanti pascabayar atau gimana setelah kembali lagi oleh sebuah cara sehingga tidak ada slow-slow antrian," ujar Ridwan Kamil yang akrab disapa Emil kepada wartawan usai Rapat Pimpinan di Gedung Sate, Senin (6/5).

Menurut Emil, pada Selasa, (6/5) Pemprov Jabar akan membahas masalah mudik bersama Kementerian Perhubungan. Dalam rapat tersebut akan dibahas kemungkinan metode pembayaran lain ketika melewati jalan tol.

"Dibahas juga kemungkinan lain seperti menggratiskan, atau diberlakukan ganjil genap, penambahan rest area, memberhentikan konstruksi, kendaraan barang digeser rutenya. Semua itu termasuk bagian dari yang besok akan dibahas," katanya.

Arus mudik kendaraan tahun ini, kata dia, diprediksi kembali akan meningkat. Karena pertumbuhan kendaraan sekitar 12 persen pertahun. Sementara, pertumbuhan jalan hanya kurang dari 1 persen.

"Kalau pemudik pakai mobil semua mobil itu kira-kira begitu. pakai teori peningkatan jumlah kepemilikan 10 persen kemungkinan peningkatan arus kendaraanya," katanya.

Namun, ia menduga arus mudik akan lebih lancar karena jalan tol Trans Jawa Utara sudah selesai. "Sehingga distribusinya bisa menjadi perhatian kita. Terutama, di Priangan Timur, daerah Nagreg, Gentong jadi perhatian," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika