REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Dua kapal perang militer Amerika Serikat (AS) berlayar di pulau-pulau yang diklaim oleh Cina, di Laut Cina Selatan pada Senin (6/5). Hal itu tentu saja membuat Cina geram, apalagi hubungan ekonominya dengan AS belum mencapai kesepakatan.
Juru bicara militer AS mengatakan kepada Reuters, kapal berpeluru kendali milik AS, Preble dan kapal Chung Hoon melakukan perjalanan 12 mil laut dari Gaven dan Johnson Reefs di Kepulauan Spratly.
"Jalur ini adalah untuk menantang klaim maritim yang berlebihan, dan menjaga akses ke perairan yang diatur oleh hukum internasional," ujar juru bicara Seventh Fleet, Clay Doss.
Di Beijing, juru biara Kementerian Luar Negeri, Geng Shuang mengatakan, kapal-kapal AS memasuki perairan dekat pulau-pulau tanpa izin pemerintah. Angkatan laut Cina telah memberi peringatan kepada mereka agar meninggalkan wilayah tersebut. Shuang mengatakan, Cina akan terus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mempertahankan kedaulatan dan keamanannya.
"AS melanggar kedaulatan Cina dan merusak kedamaian, keamanan, dan ketertiban laut. Cina sangat tidak puas dengan hal ini, dan dengan tegas menentangnya," ujar Shuang dalam jumpa pers harian di kantornya.
"Cina mendesak Amerika Serikat untuk menghentikan tindakan provokatif seperti itu," kata Shuang menambahkan.
Militer AS memiliki posisi bahwa mereka dapat melakukan operasi di seluruh dunia, termasuk wilayah yang diklaim oleh sekutu. Operasi itu adalah upaya terbaru untuk melawan upaya Beijing dalam membatasi kebebasan navigasi di perairan strategis, terutama di wilayah tempat Cina, Jepang, dan beberapa angkatan laut Asia Tenggara beroperasi.
Cina mengklaim hampir semua wilayah Laut Cina Selatan adalah miliknya. Cina sering mengecam AS dan sekutunya atas operasi angkatan laut di dekat pulau-pulau yang diduduki. Adapun Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, Taiwan, dan Vietnam memiliki klaim yang bersaing di wilayah tersebut.
Cina dan AS telah berulang kali bersiteru mengenai wilayah Laut Cina Selatan. Washington menyatakan, Beijing melakukan militerisasi atas Laut Cina Selatan dengan membangun instalasi militer di pulau-pulau buatan dan terumbu karang.
Cina mengatakan, pembangunan tersebut dilakukan untuk pertahanan diri. Cina menyatakan, AS bertanggung jawab karena telah meningkatkan ketegangan di wilayah itu dengan mengirimkan kapal perang, dan pesawat militer di dekat pulau-pulau yang diklaim Beijing. Bulan lalu, kepala angkatan laut China mengatakan kebebasan navigasi tidak boleh digunakan untuk melanggar hak-hak negara lain.
Kebebasan operasi navigasi terjadi beberapa minggu setelah parade besar angkatan laut, yang menandai 70 tahun sejak berdirinya angkatan laut Cina. Ketika itu, AS hanya mengirim delegasi tingkat rendah ke acara ulang tahun angkatan laut Cina.
Ikuti Whatsapp Channel Republika