Rabu 08 May 2019 08:27 WIB

PDIP Prediksi Raih 35 dari 45 Kursi di DPRD Boyolali

Jumlah kursi itu meningkat 10 dibandingkan pada pemilu legislatif sebelumnya.

PDI Perjuangan (Ilustrasi)
Foto: Republika/ Rizkyan Adiyudha
PDI Perjuangan (Ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID, BOYOLALI -- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berhasil meraup suara terbanyak pada Pemilu 2019. PDIP diprediksi mendapat 35 dari 45 kursi yang diperebutkan di DPRD Kabupaten Boyolali.

"Kami perkirakan 35 dari 45 kursi DPRD Boyolali berhasil direbut oleh PDIP atau sekitar 77 persen," kata Ketua DPC PDIP Boyolali S. Paryanto, di Boyolali, Selasa (7/5).

Baca Juga

Menurut Paryanto, berdasarkan hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten oleh KPU Boyolali di Semar Resto yang rampung pada Senin (6/5) dini hari, PDIP meraup sebanyak 467.322 suara atau sekitar 35 kursi di DPRD setempat. PDIP yang akan mendapatkan 35 kursi di DPRD tersebut mengalami peningkatkan 10 kursi dibanding pada pemilu legislatif sebelumnya.

Pada Pemilu lima tahun lalu, PDIP hanya meraih 25 kursi. Sementara, sebanyak 10 kursi sisanya, kata dia, untuk Partai Golkar 6 kursi, Gerindra dan PKS masing-masing 4 kursi, PAN 3 kursi, PKB 2 kursi, dan Demokrat 1 kursi.

"Kami menilai sebanyak 77 persen raupan suara itu, menjadi perolehan dengan persentase tertinggi di legislatif kabupaten/kota se-Indonesia," kata Paryanto.

Dia mengatakan dari anggota DPRD Boyolali periode 2014-2019, lima orang anggota tidak maju pada periode ini, sedangkan empat orang tidak terpilih kembali. "Caleg Boyolali yang akan lolos periode ini setengahnya merupakan wajah baru. Namun, soal nama-nama caleg yang lolos tetap akan menunggu hasil pengumunkan dari KPU setempat," katanya.

Menyinggung soal komposisi kursi untuk membentuk fraksi di DPRD Boyolali, dia menjelaskan syaratnya 4 kursi untuk fraksi, sehingga hanya PDIP dan Golkar saja yang dapat membentuk secara mandiri. Tiga partai lainnya harus bergabung untuk bisa memenuhi syarat minimal.

Meskipun PDIP memegang dominasi penuh di legislatif, tetapi sikap dan kebijakan fraksi secara kelembagaan akan tetap mengedepankan kepentingan masyarakat umum. "Fungsi legislatif sebagai pengawas kebijakan akan tetap profesional. Hal itu sudah terbukti pada periode sebelumnya, di mana arah pembangunan di Boyolali tetap maksimal," katanya.

sumber : Antara
Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement