REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPR RI membuka masa persidangan V Tahun 2018-2019. Usai dibuka oleh Wakil Ketua DPR Fadli Zon, sejumlah anggota DPR menyampaikan interupsi terkait wacana pembentukan panitia khusus (pansus) Pemilu 2019.
Politikus Partai Nasdem Johnny G Plate menolak terkait rencana dibentuknya pansus Pemilu 2019. Menurutnya alangkah lebih baik jika DPR menunggu hasil rekapitulasi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) hingga selesai.
"Jika ada yang menyebutkan telah terjadi kecurangan yang masif itu merupakan keputusan/pendapat yang sangat prematur," kata Plate dalam interupsinya, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (8/5).
Hal serupa disampaikan politikus PDI Perjuangan Eva Sundari. Ia pun meminta seluruh pihak menunggu proses pemilu yang hingga saat ini masih bergulir.
"Kalau toh ada suatu permasalahan, berikan kepada Bawaslu dan kepada MK karena itu mekanisme hukum yang kita sepakati bersama-sama di DPR ini," tegas anggota Komisi XI.
Selain itu politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sepakat dengan apa yang disampaikan Eva. Ia berharap seluruh mengikuti seluruh aturan yang telah sama-sama disepakati.
"Komitmen ini sudah kita laksanakan dan kita masih menunggu hasil 22 mei, oleh karena itu marilah kita ikuti tahapan pemilu yang sudah bersama-sama kita sahkan di ruang paripurna ini sesuai dengan aturan yang sudah disahkan bersama-sama," jelasnya.
Selain itu politisi Partai Golkar Misbakhun meminta semua pihak untuk menjadikan bulan ramadhan sebagai momentum meredakan ketegangan yang ditimbulkan akibat pemilu. Ia juga mengajak semua pihak untuk menyatukan kembali semua kekuatan dengan melakukan upaya-upaya yang konstruktif dengan mendukung siapapun calon presiden dan legislatif pada periode yang akan datang.
"Saya yakin apa yang terjadi dalam proses pemilu kali ini tidak direkayasa oleh pihak manapun. Untuk itu mari kita sama-sama untuk dapat bahu-membahu menyatukan sikap dan tekad untuk kebaikan bangsa," ajaknya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika