REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Freeport Indonesia (PTFI) masih menyelesaikan proyek pembangunan smleter kedua di Gresik. PTFI berencana untuk mencari partner untuk menyelesaikan proyek yang membutuhkan investasi 2,8 miliar dolar AS ini.
Juru Bicara PTFI, Riza Pratama menjelaskan pabrik smelter kedua milik Freeport memiliki kapasitas sebesar dua juta ton konsentrat. Dari dua juta konsentrat ini bisa menghasilkan paling tidak 600-700 ribu ton katoda. Berkaca pada pabrik smelter sebelumnya yang menggaet konsorsium Jepang, kesempatan ini juga dibuka perusahaan untuk pabrik kedua.
"Kami open saja, paling enak memang bikin smleter itu bareng partner," ujar Riza di Menteng, Rabu (8/5).
Riza menjelaskan meski mencari partner, PTFI saat ini tetap melakukan pembangunan sebagai salah satu cara perusahaan menghormati kesepakatan dan kontrak dengan pemerintah Indonesia. Riza menjelaskan meski secara hitungan bisnis, perusahaan tambang melihat bahwa bisnis smelter bukanlah langkah yang ekonomis.
"Kita sudah bangun sebenarnya. Tapi kita bangun bukan buat serap 100 persen. Karena kalau dalam perspektif bisnis tambang itu gak profit. Tapi di undang-undang kan gak bilang buat cari partner, tapi kepmen yang bilang perusahaan tambang wajib bangun. Kerja sama bisa, tapi kita harus bangun dulu," ujar Riza.
Dalam mencari partner, perseroan tak hanya mencari yang bisa membantu perusahaan dalam segi finansial, tetapi juga teknologi. Sebab, teknologi smelter bukanlah pekerjaan universal seperti pekerjaan tambang. Perlu ahli dalam smelter.
"Paling baik begitu, lebih baik partner dalam finansial, teknologi juga, sebab smelter ini tenaga kerja juga gak banyak loh, 500 pekerja paling banyak,"
Untuk bisa memenuhi proyek ini perusahaan sampai saat ini masih menggunakan kas internal untuk menyelesaikan pembangunan smleter. Perusahaan, kata Riza, belum berminat untuk menerbitkan obligasi ataupun melakukan pinjaman ke bank untuk proyek ini.
"Kami masih pakai kas internal karena kami rasa ini masih cukup, tapi kami terbuka," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika