REPUBLIKA.CO.ID, KHARTOUM -- Kelompok oposisi Sudan, Aliansi Perubahan dan Kebebasan, mengancam akan melancarkan aksi pembangkangan sipil jika Dewan Peralihan Militer (MTC) menolak secepatnya menyerahkan kekuasaan kepada pemerintah sipil.

Dalam satu taklimat pada Rabu (8/5) di Ibu Kota Sudan, Khartoum, Sekretaris Jenderal Partai Kongres Sudan (komponen di dalam aliansi Perubahan dan Kebebasan) Khalid Omer Youssef menuduh MTC bermanuver untuk menghindari penyerahan kekuasaan eksekutif.

"Kami memiliki banyak pilihan, termasuk demonstrasi dan aksi duduk, selain rencana bagi kegiatan pembangkangan sipil," kata Youssef.

"Tapi kami lebih suka mencapai penyelesaian melalui perundingan dengan MTC jika Dewan tersebut dapat menerima keadaan secara sungguh-sungguh," katanya.

Pada Selasa, MTC menolak rancangan usul yang diajukan oleh aliansi oposisi. Medani Abas Medani, anggota utama aliansi Perubahan dan Kebebasan, mengatakan penolak yang dilakukan MTC terhadap usul oposisi membuat rumit keadaan.

Ia menggambarkan pernyataan MTC belum lama ini mengenai peran Hukum Syariah sebagai upaya untuk mengalihkan peralihan perhatian dari masalah utama, yaitu upaya penyerahan kekuasaan kepada pemerintah sipil. Medani menuduh MTC melancarkan taktik rezim lama. Ia juga menyatakan aparatur keamanan lama Sudan masih menguasai negeri itu.

Pada 11 April, militer Sudan mengumumkan pencopotan presiden Omar al-Bashir, setelah berbulan-bulan protes massa terhadap 30 tahun kekuasaannya. MTC sekarang memimpin masa peralihan dua tahun. Selama itu MTC berjanji akan menyelenggarakan pemilihan presiden secara bebas. Namun, demonstran tetap berada di jalan guna menuntut dewan militer menyerahkan kekuasaan secepatnya kepada pemerintah sipil.

Ikuti Whatsapp Channel Republika