REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Militer Amerika Serikat mengonfirmasi keberadaan kapal perusak misil Preble dan Chung Hoon. Kedua kapal itu berada sekitar 12 mil laut dengan Gaven dan Johnson Reefs di kawasan Spratly Island.
Komandan Clay Doss mengatakan, keberadaan kapal ditujukan menentang klaim maritim yang berlebihan. Selain itu, AS berupaya menegakkan akses laut yang telah diatur oleh hukum internasional.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Geng Shuang mengatakan, langkah yang dilakukan kapal AS mencederai kedaulatan Cina. Selain itu, peristiwa tersebut juga mengancam perdamaian, keamanan dan ketertiban laut. Cina secara tegas menentang peristiwa tersebut.
"Cina memperingatkan AS menghentikan tindakan provokatif semacam itu," kata Geng Shuang, sebagaimana dilansir Express.co.uk, Kamis (9/5).
Ia menyatakan, Cina akan mengambil langkah yang dirasa perlu untuk membela wilayah yang dipersengketakan itu. Operasi tersebut adalah upaya AS dalam rangka menangkal Beijing dalam membatasi norma kebebasan navigasi di Laut Cina Selatan. Di tempat tersebut setidaknya terdapat beberapa operasi militer dari Cina, Jepang, dan beberapa negara Asia Tenggara.
Laut Cina Selatan adalah salah satu isu yang membuat keretakan AS dan Cina semakin lebar. Saat ini keduanya juga terlibat perang dagang dan sengketa masalah Taiwan.
Sebelumnya, Presiden Donald Trump menekan Cina untuk menyetujui kesepakatan dagang. Jika tidak, AS akan mengancam menaikkan tarif sebesar 200 miliar dolar AS (Rp 2.800 triliun). Tarif tersebut ditujukan terhadap barang-barang Cina pada awal minggu ini.
Hal tersebut menyusul laporan dari Pentagon yang menyebutkan, AS takut terhadap Cina. AS khawatir Cina menjadi kekuatan dominan di tengah perkembangan nuklirnya.
Pentagon telah memberikan peringatan, Beijing akan menjadi kekuatan baru yang dapat melancarkan serangan nuklir melalui darat, laut dan udara. Dalam sebuah laporan terbaru dari Pentagon ke Kongres, para pakar intelijen memperingatkan Cina akan menjadi kekuatan utama di wilayah Indo-Pasifik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika