REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Pihak kepolisian menginterogasi lima warga yang terlibat dalam aksi kericuhan di lokasi rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara Pemilu 2019 untuk Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Kericuhan itu terjadi pada Rabu (8/5) malam.
"Memang dari kejadian anarkis itu ada lima orang yang kita mintai keterangan. Mereka masyarakat biasa, tapi memang mereka mungkin simpatisan dari caleg (calon legislatif) yang merasa ada kecurangan," kata Kapolda NTB Brigjen Pol Nana Sudjana di Mataram, Sabtu (11/5).
Kericuhan yang terjadi di lokasi pleno, tepatnya di jalan utama depan eks gedung DPRD Lombok Tengah, hingga Kamis (9/5) dini hari tersebut, memang sempat memanas. Massa simpatisan mencoba menembus garis keamanan pleno yang super ketat dengan melakukan pelemparan batu dan bahan peledak jenis molotov.
Namun, ujung dari kericuhan yang memakan korban luka-luka dari personel pengamanan itu akhirnya berhasil dikendalikan. Karena itu, Sudjana memastikan bahwa tujuan dari pemeriksaan lima warga tersebut untuk mencari dalang pelaku kericuhan.
"Jadi siapa pun pelakunya, kita akan tindak tegas," ujarnya.
Kemudian terkait dengan tuntutan massa simpatisan, dikatakan telah diteruskan kepada pihak penyelenggara pemilu. Tuntutan tersebut berkaitan dengan adanya indikasi kecurangan pengalihan surat suara caleg ditingkat kecamatan.
"Jadi rencananya dari perwakilan mereka (massa simpatisan) akan mendiskusikan persoalan ini dengan penyelenggara, tapi pertemuan mereka sampai sekarang ini belum terlaksana, kemungkinan dalam waktu dekat ini," ucapnya.