REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi IX DPR memastikan Komisi IX DPR berencana akan memanggil Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dalam waktu dekat. Selain membahas isu penting lainnya, pertemuan tersebut juga akan membahas terkait meninggalnya ratusan petugas KPPS pada Pemilu 2019 kali ini.

“Pasti ditanya (soal meninggalnya petugas KPPS). Apalagi, meninggalnya petugas KPPS ini terjadi di banyak tempat. Teman-teman di komisi IX pun tentu sudah gelisah ingin mencari tahu penyebabnya," kata Saleh kepada Republika, Ahad (12/5).

Kendati demikian ia mengapresiasi upaya investigasi yang telah dilakukan Kemenkes terkait meninggalnya ratusan petugas KPPS. Namun ia menyayangkan investigasi tersebut belum bisa menetralisasi polemik yang terjadi. Bahkan menurutnya, polemik justru semakin meluas seiring dengan semakin bertambahnya korban meninggal dari petugas KPPS.

“Masih banyak perdebatan di antara berbagai pihak terkait penyebab meninggalnya para petugas KPPS tersebut. Itu artinya, investigasi dari kemenkes belum bisa dijadikan sebagai rujukan bagi semua pihak," ujarnya.

Menurutnya semestinya Kemenkes ikut mengawal penyelenggaraan pemilu dari awal. Sehingga jangan sampai ketika sudah banyak korban seperti ini baru bertindak untuk investigasi.

Ia pun menduga hal tersebut bisa saja terjadi lantaran sampel yang diambil hanya dari empat provinsi. Ia menambahkan, bisa juga karena investigasi tersebut tidak mengikutsertakan pihak di luar Kemenkes yang dinilai independen.

Oleh karena itu, Kemenkes beserta seluruh jaringan dinas kesehatan di Indonesia diminta untuk berpartisipasi dalam melakukan investigasi. Agar investigasi itu lebih bisa dipercaya, Kemenkes juga diharapkan melibatkan pihak-pihak independen. Dengan begitu, hasil investigasinya bisa disampaikan ke publik secara bertanggung jawab.

“Ini menyangkut nyawa manusia dan keluarga mereka yang ditinggalkan, tidak bisa main-main. Kalau mau investigasi, harus sungguh-sungguh. Masalah ini sudah menimbulkan kegelisahan, banyak spekulasi yang berkembang di tengah masyarakat," ungkap politikus PAN itu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika