REPUBLIKA.CO.ID, BRUSSELS -- Menteri Luar Negeri Inggris Jeremy Hunt mencemaskan risiko konflik antara Amerika Serikat (AS) dan Iran. Saat ini, hubungan kedua negara memang sedang memanas setelah Washington mengerahkan kapal induk dan pesawat pengebom ke kawasan Teluk.
“Kami sangat khawatir tentang konflik, tentang risiko konflik dari eskalasi yang tidak disengaja,” ujar Hunt saat menghadiri pertemuan Uni Eropa di Brussels, Belgia, Senin (13/5).
Pertemuan itu sengaja digelar guna membahas tentang krisis tersebut. Menteri Luar Negeri Jerman Heiko Maas mengutarakan hal serupa.
“Kami tidak ingin konflik militer (antara AS dan Iran),” ujarnya.
Maas mengaku telah menyampaikan hal itu kepada Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo yang turut menghadiri pertemuan di Brussels. Kendati demikian, Maas berusaha menahan diri agar tak mengkritik AS.
Dia mengatakan Eropa dan AS sama-sama ingin memastikan perdamaian di Timur Tengah. Namun, Maas menilai kedua belah pihak akan melakukannya dengan cara yang berbeda.
Perwakilan khusus AS untuk Iran Brian Hook mengungkapkan selama pertemuan di Brussels, Pompeo berbagi informasi tentang meningkatnya ancaman dari Iran. Pada kesempatan itu, Pompeo turut membahas tentang aksi sabotase terhadap empat kapal tanker di lepas pantai Uni Emirat Arab (UEA).
Hook sempat ditanya apakah Pompeo menyalahkan Iran atas terjadinya peristiwa tersebut. “Kami telah diminta oleh UEA untuk memberikan bantuan dalam penyelidikan, yang kami sangat senang melakukannya,” jawab Hook.
Dua dari empat kapal tanker yang disabotase adalah milik Arab Saudi. Kendati demikian, serangan terhadap kapal tanker itu tak menyebabkan jatuhnya korban jiwa atau luka. Minyak yang diangkut pun tak tumpah ke laut.
Aksi sabotase itu semakin membuat situasi di Teluk memanas. Setelah kejadian itu Trump memperingatkan Iran agar tak membidik kepentingan negaranya.
"Jika mereka melakukan sesuatu, itu akan menjadi kesalahan yang sangat buruk. Jika mereka melakukan sesuatu, mereka akan sangat menderita,” kata Trump di Gedung Putih.
Ikuti Whatsapp Channel Republika