REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan berdasarkan pemantauan intelijen tidak terdapat potensi kerusuhan saat penetapan hasil pemilu pada 22 Mei 2019. "Potensi kerusuhan, dari hasil deteksi intelijen di lapangan tidak ada. Belum mengarah ke sana," ujar Dedi Prasetyo di Gedung Mabes Polri, Jakarta, Selasa (14/5).

Potensi kerusuhan disebutnya hanya ramai digaungkan di media sosial. Untuk itulah patroli siber oleh Direktorat Siber Badan Reserse Kriminal Polri, Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Badan Siber dan Sandi Negara dilakukan secara intens.

Patroli siber memonitor akun yang menyebarkan konten hoaks, provokatif, dan bermuatan ujaran kebencian hingga 22 Mei 2019. "Kami take down dan blokir setiap akun menyebarkan konten hoaks, menghasut memprovokasi, langsung take down dan blokir. Kalau tidak mengindahkan, Direktorat Siber melakukan penegakan hukum," ujar Dedi Prasetyo.

Untuk pengamanan saat penetapan hasil pemilu, lebih dari 30 ribu personel TNI-Polri diturunkan untuk mengamankan objek-objek vital nasional di DKI Jakarta. Fokus utama sistem pengamanan saat penetapan hasil Pemilu 2019 adalah Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

Pengamanan yang akan diterapkan di KPU adalah sistem empat ring. Ring satu di dalam Gedung KPU, ring dua di sekitar Gedung KPU, ring tiga area parkir kendaraan, dan ring empat di jalan depan Gedung KPU.

Ikuti Whatsapp Channel Republika