REPUBLIKA.CO.ID, SAN FRANCISCO -- Facebook menyatakan memperketat aturan fitur siaran langsungnya, Selasa (14/5). Ini dilakukan menjelang pertemuan para pemimpin dunia setelah pembantaian Christchurch.
Sebelumnya, seorang teroris bersenjata menewaskan 51 orang di dua masjid di Christchurch pada 15 Maret dan menyiarkan secara langsung aksinya di Facebook. Itu merupakan peristiwa penembakan terburuk yang terjadi di Selandia Baru.
Insiden itu mendorong seruan bagi perusahaan teknologi bertindak dalam memerangi ekstremisme pada layanannya. Facebook menyatakan dalam sebuah pernyataan memperkenalkan kebijakan 'one-strike' untuk penggunaan Facebook Live.
Facebook sementara membatasi akses bagi orang-orang yang menghadapi tindakan disipliner. Ini karena mereka melanggar peraturan perusahaan paling serius.
Pelanggar pertama kali akan ditangguhkan dari menggunakan siaran langsung untuk jangka waktu tertentu. Ini juga memperluas jangkauan pelanggaran yang akan memenuhi syarat untuk penangguhan 'one-strike'.
Facebook tidak menentukan pelanggaran mana yang memenuhi syarat untuk kebijakan 'one strike' atau berapa lama penangguhan akan berlangsung. Namun, seorang juru bicara mengatakan tidak mungkin bagi penembak menggunakan fitur siaran langsung di akunnya berdasarkan aturan baru.
Perusahaan juga menyatakan akan mendanai penelitian di tiga universitas tentang teknik mendeteksi media yang dimanipulasi. Sistem Facebook berjuang untuk menemukannya setelah serangan Christchurch.
Sebelumnya, Facebook telah menghapus 1,5 juta video secara global yang berisi cuplikan serangan dalam 24 jam. Mereka telah mengidentifikasi lebih dari 900 versi video yang berbeda.
Pengumuman itu muncul saat Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern memimpin rapat dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Paris, Rabu (15/5). Ini bertujuan membuat para pemimpin dunia dan kepala perusahaan teknologi menandatangani 'Christchurch Call'.
Itu merupakan sebuah janji menghilangkan konten ekstremis daring. Ardern mengatakan 'Christchurch Call' akan menjadi kerangka kerja sukarela untuk menerapkan langkah-langkah khusus mencegah pengunggahan konten teroris.
Ardern tidak membuat tuntutan khusus dari perusahaan media sosial sehubungan dengan janji tersebut. Akan tetapi ia menyerukan kepada mereka mencegah penggunaan streaming langsung sebagai alat menyiarkan serangan teroris.
Perwakilan dari Facebook, Alphabet Inc Google, Twitter Inc dan perusahaan teknologi lainnya diharapkan menjadi bagian dari pertemuan tersebut. Ketua Eksekutif Facebook Mark Zuckerberg tidak akan hadir.
Ikuti Whatsapp Channel Republika