REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, mengatakan, penolakan hasil pemilu merupakan suatu hal yang mencederai demokrasi. Ia mengingatkan adanya jalur hukum yang dapat ditempuh jika tidak puas dengan hasil pemilu.

"Jangan mencederai demokrasilah," ujar Tjahjo di Hotel Santika Premiere Hayam Wuruk, Mangga Besar, Jakarta Barat, Rabu (15/5).

Tjahjo mengatakan, jika ada pihak yang merasa tidak puas dengan hasil pemilu, maka hal tersebut dapat diselelsaikan secara hukum. Penyelesaian dengan hukum itu bisa melalui Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) hingga ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Kalau ada merasa tidak puas, ada ganjelan, menemukan sesuatu yang ganjel, disampaikan secara hukum saja," terang dia.

Menurutnya, proses pemilu hingga hari pencoblosan berjalan dengan sukses. Tingkat partisipasi pemilih mencapai lebih dari 80 persen. Semua itu, kata dia, bisa tercapai karena andil semua pihak, termasuk para tim sukses dan partai politik.

"Itu karena kesepakatan semua pihak termasuk tim sukses, termasuk partai politik, baik menyusun PKPU di DPR maupun tahapan-tahapan KPU yang disosialisasikan oleh KPU sebagai penyelenggara negara sebagaimana diatur oleh undang-undang," tuturnya.

Sebelumnya, Prabowo mengisyaratkan dia tidak akan menerima hasil Pilpres kali ini. Ia mengaku dirinya tidak akan menerima hasil selama dalam prosesnya dipenuhi dengan kecurangan.

"Saya akan menolak hasil perhitungan yang curang. Kami tidak bisa menerima ketidakadilan dan ketidakjujuran," kata Prabowo saat menyampaikan pidatonya di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (14/5).

Ikuti Whatsapp Channel Republika