REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyayangkan sikap calon presiden (capres) Prabowo Subianto yang menarik seluruh saksi dalam rekapitulasi di tingkat pusat. PDIP berpendapat, sikap itu bertentangan dengan komitmen deklarasi pemilu damai.

"Deklarasi pemilu damai yang ditandatangani seluruh paslon dan pimpinan parpol merupakan kontrak politik untuk menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata Sekretaris Jendral PDIP Hasto Kristiyanto dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis (16/5).

Hasto mengatakan, PDIP percaya pada sikap negarawan Prabowo. PDIP yakin dengan melihat dukungan para tokoh nasional, kesiapan TNI dan POLRI serta kematangan rakyat Indonesia, maka  puncak rekapitulasi pada 22 Mei 2019 nanti situasi politik akan aman dan terkendali.

"Mereka yang akan memaksakan jalan di luar hukum akan berhadapan dengan hukum negara dan rakyat Indonesia," katanya.

Hasto melanjutkan, berkaitan dengan klaim sepihak serta narasi kecurangan yang dibangun oleh pihak-pihak kecewa, hanyalah sebagai dinamika politik. Dia melanjutkan, hal serupa juga biasa terjadi di pilkada.

Hasto mengatakan, secara teknis dalam pemilu berlaku dalil dari Afrika. Dalil tersebut yakni semakin komplek pemilu, semakin mudah dimanipulasi. Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) itu mengatakan, Pilpres jauh lebih sederhana daripada Pileg. 

"Dengan demikian dalam praktik, maka kemungkinan manipulasi dalam pemilu presiden jauh lebih sulit daripada pemilu legislatif. Apalagi dengan jumlah pemilih yang hadir ke TPS mencapai lebih dari 155  juta," kata Hasto.

.

Ikuti Whatsapp Channel Republika