REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto, bersumpah pemerintah tidak bersekongkol dengan penyelenggara pemilu untuk memenangkan salah satu pasangan calon. Ia juga mengatakan, tidak ada kecurangan yang terstruktur, sistematif, masif pada Pemilu 2019.

"Saya berani bersumpah di bulan puasa ini demi Allah Yang Maha Kuasa nggak pernah ada niatan, pemikiran, tindakan, 'Eh Pak KPU sini ya kita rundingan, kita menangkan nomor sekalian.' Nggak pernah ada," ujar Wiranto di Hotel Grand Paragon, Jakarta Barat, Kamis (16/5).

Ia mengatakan, penyelenggara pemilu, baik Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), sudah bekerja sesuai dengan rambu-rambu hukum dan tata tertib yang ada. Jika ada kekeliruan atau kecurangan, dapat diselesaikan dengan cara-cara konstitusional.

"Tidak ada yang namanya terstruktur, sistematis, masif, brutal. Wah itu seram sekali. Saya sampaikan kepada teman-teman, kalau ada konspirasi antara pemerintah dengan penyelenggara pemilu, aktornya kan Menko Polhukam. Saya pasti tahu," katanya.

Sebelumnya, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga menyatakan sikapnya terkait segala bentuk dugaan kecurangan yang ditemukan oleh BPN. Ketua BPN Prabowo-Sandiaga Djoko Santoso menegaskan, BPN akan menolak hasil penghitungan KPU.

"Kami Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga bersama-sama rakyat Indonesia yang sadar demokrasi, menolak hasil perhitungan suara dari KPU RI yang sedang berjalan," kata Djoko di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (14/5).

Djoko menjelaskan bahwa beberapa waktu yang lalu, BPN telah mengirimkan surat kepada KPU dengan nomor surat 087/bpn/ps/v/2019 tertanggal 1 Mei 2019 tentang audit terhadap IT KPU. Dalam surat tersebut BPN juga meminta dan mendesak KPU untuk menghentikan sistem perhitungan suara di KPU.

"Substansinya agar KPU menghentikan perhitungan suara pemilu yang curang, terstruktur, sistematis dan masif," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika