REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Fadli Zon merespons putusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) Komisi Pemilihan Umum (KPU). Fadli menilai seharusnya jika KPU terbukti bersalah maka perlu ada pemberian sanksi oleh Bawaslu.
"(Bawaslu) Berikan sanksi dong, karena kesalahan itu pasti memberikan dampak damage yang merusak situasi, menimbulkan kegaduhan, menimbulkan ketidakpercayaan kepada institusi-institusi penyelenggara ya," ujar Fadli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (17/5).
Hal senada juga disampaikan Juru Bicara (Jubir) Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Dian Islamiati Fatwa. Ia menyesalkan, putusan Bawaslu yang justru menyalahkan operator situng dan bukan menginvestigasi/audit lebih lanjut sistem IT nya.
"Mestinya situng dihentikan, dan dilakukan audit forensik sehingga akan terlihat pola input datanya. Bila masif patut diduga ada order," kata politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut.
Sebelumnya, Bawaslu menyatakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terbukti melanggar tata cara dan prosedur penginputan data di sistem informasi penghitungan suara (Situng). Bawaslu memerintahkan KPU untuk memperbaiki tata cara dan prosedur dalam input data dalam Situng.
"Menyatakan KPU terbukti secara sah melanggar tata cara dan prosedur dalam input data sistem informasi penghitungan suara atau Situng," ujar Ketua Bawaslu, Abhan, di Ruang Sidang Bawaslu, Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (16/5).
Bawaslu juga berkesimpulan, keberadaan Situng hendaknya dipertahankan. Situng digunakan sebagai instrumen yang digunakan KPU dalam menjamin keterbukaan dan akses informasi dalam penyelanggaran pemilu bagi masyarakat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika