REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bertemu dengan Tim Kampanye Nasional 01 Joko Widodo-KH Ma''ruf Amin dan Badan Pemenangan Nasional 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Jumat. Dalam pertemuan itu, para pihak menandatangani nota kesepakatan untuk tidak mengorbankan kepentingan terbaik anak untuk kegiatan politik.
"Kesepakatan tersebut terdiri atas tujuh hal untuk menyikapi proses Pemilu 2019 dan adanya diduga anak yang menyuarakan jihad pada 22 Mei 2019 di media sosial," kata Ketua KPAI Susanto saat jumpa pers di Jakarta, Jumat.
Tujuh kesepakatan tersebut ditandatangani ketiga belah pihak dalam sebuah nota kesepakatan. Tim Kampanye Nasional 01 diwakili Direktur Hukum dan Advokasi Ade Irfan Pulungan, sedangkan Badan Pemenangan Nasional 02 diwakili juru debat Edriana Noerdin.
Berdasarkan nota kesepakatan tersebut, ketiga belah pihak sepakat untuk mengedepankan kepentingan terbaik anak dalam proses demokrasi yang berlangsung pada Pemilu 2019.
"Sepakat untuk tidak memprovokasi, melakukan indoktrinasi, hasutan dan menyebar ujaran kebencian kepada anak untuk melakukan tindakan berbahaya dan melawan hukum," kata Susanto membacakan nota kesepakatan.
Ketiga belah pihak juga sepakat untuk memberikan pendidikan tentang demokrasi yang konstitusional kepada anak dan mencegah peredaran narasi-narasi negatif yang memengaruhi tumbuh kembang anak. Mereka sepakat bahwa anak memiliki hak mendapatkan informasi yang baik.
"Bersepakat untuk mencegah terjadinya pelibatan anak pada demonstrasi dan kerumunan yang membahayakan bagi anak. Mendorong semua kementerian/lembaga dan instansi terkait baik di pusat dan daerah untuk bersikap aktif melakukan upaya pelindungan terhadap anak pada proses demokrasi yang berlangsung," jelasnya.
Ketiga belah pihak juga sepakat untuk mengimbau seluruh satuan pendidikan, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, keluarga, dan orang tua untuk mencegah penyalahgunaan pelibatan anak dalam kegiatan politik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika