REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Badan Narkotika Nasional (BNN) menilai harus ada pembenahan sistem dalam pengelolaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) menyusul kericuhan yang terjadi di Lapas Narkotika Langkat, Sumatra Utara, hingga menyebabkan sedikitnya 500 narapidana kabur
"Kasus pembakaran yang terjadi di Lapas Langkat, menjadi perhatian kita. Harus ada pembenahan sistem, karena kasus kerusuhan hingga menyebabkan pembakaran di lapas bukan yang pertama kali terjadi dan di Langkat ini kejadian bukan pertama kali," kata Kepala BNN, Komjen Pol Heru Winarko, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat (17/5).
Pembenahan juga dibutuhkan, kata Heru, karena selama ini, fenomena yang terjadi di dalam lapas yang terpantau pihaknya melalui deputi pemberantasan, bukan hanya warga binaan yang semakin liar, namun juga banyak yang masih bebas melakukan pengendalian narkotika.
"Justru dari beberapa pengungkapan yang kami lakukan, semua bermuara ke lapas. Yang terbaru kemarin, 200 kilogram sabu dikendalikan dari Lapas Cirebon," ucapnya.
Terkait temuannya, Heru menyebut pihaknya sudah melaporkan masalah itu ke Dirjen Pemasyarakatan (dirjen PAS) sejak setahun belakangan. Namun, perbaikan sistem tak juga kunjung dilakukan sehingga terus menimbulkan kejadian.
"Kami bicarakan formula untuk menanggulanginya sudah setahun ini berjalan, harapannya perbaikan sistem untuk memutuskan mata rantai jaringan mereka. Namun napi yang jadi pemain utama masih juga belum dipindahkan ke Lapas Nusakambangan yang memiliki penjagaan tinggi. Akibatnya ya seperti ini, napi masih bebas menjadi pengatur dan di sisi lain muncul kerusuhan," ujarnya.
Perbaikan lain, sambung Heru, juga harus membenahi masalah sipir yang ada di dalamnya.
"Kami juga sudah meminta kepada Dirjen PAS untuk menindak tegas jika ada dugaan keterlibatan sipir, jangan hanya sanksi disiplin saja. Apalagi selama ini juga sudah diproses beberapa kalapas terkait pencucian uang," tuturnya.
Sementara itu, pengamat kebijakan publik, Trubus Rahardiansyah , mengatakan dengan masih banyaknya masalah yang terjadi di dalam lapas, membuktikan upaya revitalisasi yang dijanjikan Dirjen PAS Sri Puguh Utami belum maksimal.
"Upaya revitalisasi itu belum maksimal. Karena semua kejadian yang terjadi belakangan ini tak pernah ada evaluasi," kata Trubus saat dihubungi.
Selain masalah kerusuhan di dalam lapas dan kasus narkoba, Trubus juga mengungkit sejumlah kasus mengenai lapas belakangan ini seperti kasus suap di Lapas Sukamiskin yang juga menyeret Sri Puguh, kasus Setya Novanto yang terlihat makan di restoran padang sekitar RSPAD serta penganiayaan tahanan di Nusakambangan.
"Dari banyaknya masalah, harusnya menjadi catatan Menkum HAM Yasonna Laoly untuk segera mengambil sikap yang dibutuhkan, bahkan opsi penggantian Dirjen," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika