REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Gerakan Suluh Kebangsaan Mahfud MD mengomentari pernyataan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto yang mewanti-wanti adanya kemungkinan "penumpang gelap" yang memanfaatkan situasi pada penetapan hasil pemilu 22 Mei mendatang. Mahfud menilai, hal semacam itu bisa saja terjadi, namun ia menyakini hal tersebut sudah diantisipasi oleh aparat keamanan.
"Saya tadi mendengar dari Bapak Panglima dan tiga kepala staf, semuanya insya Allah baik-baik saja," kata Mahfud dalam kunjungannya bersama tokoh Gerakan Suluh Kebangsaan lainnya di rumah dinas Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Jumat (17/5) malam.
Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu mengatakan keriuhan terkait adanya "penumpang gelap" hanya terjadi di media sosial. Ia mencermati, masyarakat di daerah-daerah tetap kondusif.
"Yang ramai kan di medsos saja dan di elite-elite yang jumlahnya sangat terbatas. Bahwa ada spekulasi penumpang gelap, ada ini, ada itu, saya kira itu biasa, apalagi itu diramaikan oleh medsos," ungkapnya.
Ia pun berpesan agar rakyat tenang dan tidak terprovokasi dengan kabar yang yang beredar. Proses pemilu hampir selesai dan ia meyakini bahwa Indonesia bisa menyelesaikan tahapan pemilu dengan baik, aman dan sesuai konstitusi.
Ditemui sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengingatkan seluruh komponen bangsa agar mewaspadai "penumpang gelap" yang mengambil keuntungan dari panasnya situasi politik dalam negeri, khususnya menjelang pengumuman hasil pemilu oleh KPU RI pada 22 Mei 2019.
"Ada unsur-unsur yang mencoba mencari keuntungan dari situasi politik saat ini. Waspadai unsur penumpang gelap yang akan mendominasi langkah berikutnya dan kendalikan republik ini. Saya bukan menakut-nakuti, tetapi saya sampaikan apa adanya," kata Wiranto dalam sambutannya pada acara Buka Puasa Bersama Pimpinan Redaksi Media Massa, di kawasan Kuningan, Jakarta, Jumat (17/5).
Mantan Pangab (Panglima TNI) itu pun mengingatkan agar masyarakat tidak mudah terpancing mengikuti ajakan-ajakan yang dapat memecah belah bangsa. Menurut Wiranto, pemerintah harus menjaga keamanan nasional dan aparat keamanan bertekad untuk menjaga hukum agar ditaati dan menjaga keamanan.
"Demokrasi berjalan bermartabat, maka hukum harus ditegakkan karena demokrasi yang kadang-kadang bernuansa kebebasan, maka remnya hukum. Hukum harus kuat, namun tidak boleh terlalu kuat karena akan terjadi rezim yang diktator," ujar Wiranto.
Ikuti Whatsapp Channel Republika