REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf Amin, Johnny G Plate menilai wacana people power tak relevan untuk digunakan di Indonesia. Menurutnya, wacana people power yang saat ini ramai diperbincangkan hanya demi kepentingan sekelompok orang saja.
Johnny membandingkan people power di Filipina dengan yang baru diwacanakan di Indonesia pada 22 Mei. Ia merasa ada banyak perbedaan, salah satunya KPU di Filipina diangkat Presiden. Sedangkan di Indonesia, KPU diangkat oleh anggota DPR.
"Pemilu ini ada people power tidak relevan dengan Indonesia. Karena dibanding Filipina, yang di Indonesia hanya narasi beberapa orang saja," katanya pada Republika.co.id, Ahad (19/5).
Perbedaan lainnya, kata dia ialah dukungan militer pada negara yang lebih solid di Indonesia. Adapun dari segi kecurangan, pengawasan pemilu di Indonesia dinilai lebih berjenjang untuk mencegah kecurangan terstruktur, sistematis dan masif (TSM).
"Di sini militer solid dukung negara karena pemilu demokratis. Di sana ada gerakan tuntut keadilan pemilu. Di Indonesia pemilu adil, pengawasan berjenjang dari daerah. ketat. Tidak ada ruang kecurangan, kalau ada kecurangan TSM itu narasi yang dibangun kubu yang tidak trima kekalahan," jelasnya.
Ketika people power terjadi di Filipina, lanjut Johnny, mendapat dukungan dari negara dan lembaga internasional. Namun di Indonesia, kubu Prabowo yang ingin melakukan people power malah tak dihiraukan dunia internasional.
"Di Filipina didukung dunia internasional. Di Indonesia sekarang enggak," sebut Sekjen partai NasDem tersebut.
Istilah people power pertama kali digunakan pada revolusi sosial damai di Filipina sebagai buntut protes rakyat Filipina pada 1986. Aksi damai yang terjadi sepanjang empat hari itu dilakukan jutaan orang di Metro Manila. Tujuannya mengakhiri rezim otoriter Presiden Ferdinand Marcos sekaligus pengangkatan Corazon Aquino sebagai presiden.
People power ditandai sebagai perlawanan damai melalui aksi demonstrasi turun ke jalan setiap hari. Peristiwa ini juga diklaim sebagai momen yang melahirkan kembali demokrasi di Filipina.
Ikuti Whatsapp Channel Republika