REPUBLIKA.CO.ID, RAMALLAH -- Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) mengatakan gerakan boikot, divestasi, dan sanksi (BDS) terhadap Israel merupakan alat perjuangan Palestina. BDS telah dianggap sebagai cara perlawanan yang berhasil membuat Israel cemas.

Pernyataan itu dirilis PLO, Ahad (19/5) dalam rangka merespons keputusan parlemen Jerman yang memutuskan gerakan BDS terhadap Israel sebagai antisemitisme dan bersifat rasialis. PLO mengecam resolusi yang diterbitkan parlemen Jerman.

PLO menyebut resolusi parlemen Jerman merupakan serangan terhadap rakyat Palestina dan hak-haknya yang sah. “Keputusan parlemen Jerman rasialis dan melanggar hukum internasional, hak asasi manusia (HAM) dan hak rakyat kami untuk melawan pendudukan (Israel) dan pembersihan etnis,” kata PLO, dilaporkan laman Israel National News.

Menurut PLO, resolusi parlemen Jerman melayani “Deal of the Century”, yakni rencana perdamaian Amerika Serikat (AS) untuk Timur Tengah, termasuk Israel-Palestina. Palestina telah menyangsikan rencana tersebut karena kemungkinan besar hanya mengakomodasi kepentingan politik Israel. Parlemen Jerman menerbitkan resolusi yang menyatakan BDS adalah gerakan antisemitisme.

“Seruan menyeluruh untuk boikot dalam sifat radikal mereka mengarah ke stigmatisasi warga Israel dan warga negara penganut Yahudi secara keseluruhan,” kata resolusi tersebut.

Dalam resolusinya, parlemen Jerman menyerukan kepada pemerintah menahan diri untuk tidak mendukung organisasi yang terlibat dalam gerakan BDS terhadap Israel. Gerakan atau kampanye BDS dimulai pada Juli 2005.

Gerakan itu dikoordinasi oleh Palestinian BDS National Committee. Ketika kampanye BDS pertama kali diluncurkan, terdapat lebih dari 170 organisasi non-pemerintah Palestina yang berpartisipasi di dalamnya.

Tujuan utama kampanye BDS adalah memberi tekanan kepada Israel agar mengakhiri pendudukannya atas Palestina. Jalur pertama yang ditempuh adalah melalui boikot, yakni melibatkan penarikan dukungan terhadap Israel dan perusahaannya yang terbukti melakukan pelanggaran HAM terhadap rakyat Palestina. Lembaga olahraga, budaya dan kesenian, serta akademik Israel turut menjadi sasaran kampanye pemboikotan.

Kemudian divestasi adalah kampanye yang mendesak bank, dewan lokal, termasuk universitas, untuk menarik investasinya dari semua perusahaan Israel. Hal itu termasuk perusahaan-perusahaan internasional yang terlibat dalam pelanggaran HAM terhadap rakyat Palestina.

Sedangkan, sanksi merupakan kampanye yang bertujuan mendesak pemerintah memenuhi kewajiban hukumnya untuk meminta pertanggung jawaban Israel. Dalam hal ini, para aktivis BDS juga akan menuntut pemerintah masing-masing agar mengakhiri transaksi perdagangan dengan Israel.

Ikuti Whatsapp Channel Republika