REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pasangan capres dan cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Salahudin Uno belum memastikan untuk ikut dalam aksi Kedaulatan Rakyat pada 21 dan 22 Mei. Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) 02 Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, sampai Senin (20/5) malam, belum ada agenda yang meminta Prabowo-Sandiaga untuk ikut dalam aksi penolakan hasil Pilpres 2019 di Jakarta tersebut.
“Belum tahu. Itu nanti tergantung permintaan rakyat. Karena rakyat yang melakukan aksi,” ujar Dahnil saat ditemui di Polda Metro Jaya, pada Senin (20/5) malam.
Dahnil menjelaskan, aksi Kedaulatan Rakyat merupakan aksi turun ke jalan yang dilakukan oleh masyarakat pendukung capres/cawapres Prabowo-Sandiaga. Kata dia, Prabowo-Sandiaga hanya sebagai pihak yang mendengarkan permintaan masyarakat pendukungnya itu.
Aksi Kedaulatan Rakyat, rencananya akan digelar pada 21 dan 22 Mei di Jakarta. Aksi tersebut, sebetulnya seruan dari tokoh pendukung Prabowo-Subianto, Amien Rais untuk menolak hasil Pilpres 2019 yang diputuskan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 22 Mei mendatang.
Penolakan hasil pilpres tersebut, disuarakan lantaran ragam kecurangan yang terjadi selama proses pesta demokrasi. Seruan tersebut, meminta masyarakat pendukung Prabowo-Subianto mengepung KPU, dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Akan tetapi, KPU pada Selasa (21/5) dini hari, sudah memutuskan hasil Pemilu 2019. Untuk Pilpres 2019. Hasilnya menetapkan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno kalah dari paslon pejawat Joko Widodo (Jokowi)-KH Maruf Amin dengan angka keterpilihan 44,50 berbanding 55,50 persen. Dengan penetapan hasil tersebut, memastikan periode kepemimpinan Jokowi berlanjut sampai 2024, bersama cawapres terpilih, Maruf Amin.
Terkait dengan aksi Kedaulatan Rakyat, cawapres Sandiaga, pun belum memastikan akan ambil bagian. Saat ditemui akhir pekan lalu, Ahad (19/5) di Seknas Prabowo-Subianto, dirinya mengaku belum menjadwalkan diri untuk bergabung bersama massa aksi turun ke jalan tersebut.
Akan tetapi, Sandiaga mengatakan, ia bersama Prabowo tak dapat menghalangi rencana para pendukungnya untuk turun ke jalan, menolak hasil Pilpres 2019.
Namun Sandiaga mengatakan, aksi Kedaulatan Rakyat tersebut, bukan untuk menyuarakan pembelaan Prabowo-Sandiaga. Tetapi kata dia, aksi tersebut sebagai reaksi masyrakat pendukung Prabowo-Sandiaga yang merasa hak demokrasinya dirampas lantaran masifnya kecurangan yang terjadi saat Pilpres 2019.
“Ini mereka sudah melepas atribut-atribut 02. Tadi saya diberitahu mereka bukan lagi menyuarakan Prabowo-Sandi. karena yang disuarakan adalah pemilu yang jujur dan adil,” kata Sandiaga.
Meski demikian, Sandiaga meminta agar aksi Kedaulatan Rakyat tersebut, tetap memegang prinsip konstitusional, dan taat hukum. “Saya mengimbau, semuanya harus dalam koridor hukum. Harus taat konstitusi, damai, aman, tentram, tidak mencipatkan instabilitas. Karena instabilitas akan mencipatkan ketidakpastian,” ujar Sandiaga.
Ikuti Whatsapp Channel Republika