REPUBLIKA.CO.ID, TEL AVIV -- Amerika Serikat dilaporkan mengundang Israel untuk ikut dalam konferensi perdamaian Timur Tengah yang dipimpin AS. Rencananya konferensi tersebut akan digelar di Bahrain, pada akhir Juni mendatang.
Dalam laporan The Times of Israel yang mengutip Channel 13, disebutkan, pejabat senior Israel mengatakan AS memang telah mengundang Israel untuk datang ke konferensi. Undangan itu dikirim dalam bentuk cetak melalui saluran surat diplomatik. Israel, kata pejabat tersebut, diharapkan menerima undangan itu.
AS pada Ahad kemarin telah mengumumkan, tahap pertama rencana perdamaian Timur Tengah yakni akan fokus pada manfaat ekonomi yang dapat dirasakan jika konflik Israel-Palestina diselesaikan. Itu memungkinkan investasi skala besar dan pekerjaan infrastruktur, yang sebagian besar didanai oleh negara-negara kaya Arab.
Konferensi yang rencananya digelar pada 25-26 Juni itu tidak akan meliputi isu-isu politik terkait konflik, seperti wilayah perbatasan, status Yerusalem, nasib pengungsi Palestina, atau tuntutan keamanan Israel.
Di sisi lain, Perdana Menteri Palestina Mohammad Shtayyeh mengatakan tiap rencana perdamaian Amerika yang mengabaikan aspirasi rakyat Palestina untuk negara merdeka pasti akan gagal. Menurutnya, solusi apa pun untuk konflik di Palestina harus bersifat politis dan didasarkan pada upaya mengakhiri pendudukan.
"Krisis keuangan saat ini adalah akibat dari perang finansial yang melanda kita dan kita tidak akan menyerah pada pemerasan. Pemerasan tidak akan memperdagangkan hak nasional kita untuk mendapatkan uang," kata dia.
Utusan Timur Tengah Presiden AS Donald Trump, Jason Greenblatt, mengatakan, sulit memahami mengapa Otoritas Palestina akan menolak sebuah lokakarya yang dirancang untuk membahas sebuah visi mengubah kehidupan dan menuju masa depan yang lebih cerah.
"Sejarah akan menghakimi Otoritas Palestina karena melewatkan tiap peluang yang dapat memberi Palestina sesuatu yang sangat berbeda, dan sesuatu yang sangat positif, dibandingkan dengan apa yang mereka miliki saat ini," kata Greenblatt.
Ikuti Whatsapp Channel Republika