REPUBLIKA.CO.ID, TEHERAN — Presiden Iran, Hassan Rouhani, menyatakan sekarang bukan saatnya untuk bernegosiasi, melainkan waktunya melakukan perlawanan perjuangan.
Dia mengatakan banyak orang dari Gedung Putih yang berencana memerangi Iran dengan tekanan dan senjata. "Semua ini memuncak seperti yang terjadi hari ini, musuh terus-menerus ingin Iran memulai ketegangan tapi kami tidak melakukannya," kata dia dalam pertemuan dengan para ulama Syiah di Teheran, dilansir dari Anadolu Agency, Selasa (21/5).
Rouhani secara pribadi mendukung negosiasi dan diplomasi. Tapi untuk saat ini dia tidak menerima pembicaran. Rouhani juga mengklaim bahwa Kementerian Luar Negeri AS telah menyerukan negosiasi hingga delapan kali.
Di sisi lain, Presiden AS Donald Trump membantah Washington berusaha untuk melakukan negosiasi dengan Iran. "Iran akan menghubungi kami jika dan kapan mereka siap," kata Trump di Twitter. "Sementara itu, ekonomi mereka terus runtuh, sangat menyedihkan bagi rakyat Iran!"
Duta Besar Iran untuk PBB, Takht Ravanchi, mengirim surat banding kepada Sekretaris Jenderal Antonio Guterres dan Dewan Keamanan. Pihaknya hendak mendesak peluncuran dialog diplomatik regional untuk memudahkan situasi keamanan yang mengkhawatirkan saat ini di wilayah Teluk.
Dia meminta badan internasional tidak abai. "Iran tidak akan pernah memilih perang, tetapi jika perang dipaksakan pada kami, Iran akan dengan penuh semangat menggunakan haknya untuk membela diri," katanya.
Ketegangan meningkat sejak Trump memutuskan untuk secara sepihak menarik AS dari pakta dunia internasional untuk mengekang program nuklir Iran. Pada saat itu, para pemimpin Eropa mendesak Trump untuk tidak menarik AS sebab bisa meningkatkan ketegangan di wilayah tersebut.
Pemerintahan Trump kemudian melakukan langkah-langkah yang dimaksudkan untuk membatalkan perjanjian 2015, termasuk penerapan kembali sanksi AS terhadap minyak Iran, yang mulai berlaku penuh pada awal Mei.
Sementara itu Iran dilaporkan meningkatkan pengayaan uranium empat kali lipat. Ini akan melanggar batas persediaan yang ditetapkan pada perjanjian 2015.
Ikuti Whatsapp Channel Republika