REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua PP Muhammadiyah, Anwar Abbas, menghimbau agar pemerintah dapat secepatnya memulihkan situasi dan melakukan langkah-langkah yang lebih arif dan tepat agar situasi kembali normal.

Ia mendesak agar pemerintah memerintahkan pihak kepolisian dan aparat yang bertugas di lapangan untuk tidak melakukan hal-hal yang bisa menyebabkan korban jiwa dari para pengunjuk rasa.

Jika ada korban jiwa akibat aparat keamanan, menurutnya, hal itu tidak sesuai dengan sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Selain itu, hal tersebut juga akan merusak citra penegak hukum dan keamanan serta pemerintah Indonesia.

"Kalau ini terus berlanjut, apalagi kalau masyarakat luas menilai pihak aparat penegak keamanan semakin represif dan brutal, tentu saja  masalah ini akan berdampak sangat buruk terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara," kata Anwar, dalam keterangan yang diterima Republika.co.id, Rabu (22/5).

Selain itu, Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini mengatakan situasi yang tidak kondusif juga akan berdampak terhadap kehidupan perekonomian nasional. Pasalnya, masalah tersebut bisa membuat investor dan dunia usaha lari atau menarik diri dan tidak bisa melakukan aktifitasnya. Dengan demikian, perekonomian nasional bisa lumpuh.

"Perekonomian nasional bisa lumpuh karena faktor stabilitas   keamanan dalam negeri yang mereka butuhkan dan perlukan terganggu dan tidak ada," ujarnya.

Untuk itulah, ia mengimbau agar pemerintah memulihkan keadaan agar situasi kembali normal dan kehidupan perekonomian kembali hidup dan menggeliat.

Seperti diketahui, suasana di wilayah Petamburan, Tanah Abang, Jakarta, diwarnai kericuhan pada Rabu (22/5) dini hari tadi. Massa yang melakukan aksi demonstrasi dikabarkan bentrok dengan aparat keamanan yang bertugas.

Ikuti Whatsapp Channel Republika